Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan sulit menjadi koalisi pemerintahan saat ini. Sebab sejak awal pembentukan, PKS tidak dekat dengan PDIP Perjuangan.
Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona MA mengatakan PKS dan PDIP berbeda ideologi dan perjuangan.
"Saya kira sulit karena secara chemistry dan ideologi, PKS sejak berdiri sebagai partai, tidak terlalu dekat dengan PDI Perjuangan," kata Mikhael Bataona, di Kupang, Sabtu (3/8/2019).
Perbedaan ideologi perjuangan dengan PDI Perjuangan dan beberapa partai lain pendukung Jokowi-Amin inilah yang akan membuat PKS sulit untuk bergabung dalam pemerintahan.
Artinya, PKS akan tetap berada pada barisan oposisi, walaupun kemudian partai-partai pendukung Prabowo-Sandi, termasuk Gerindra harus bergabung dalam koalisi Jokowi-Amin.
"Jadi memaksakan PKS untuk masuk dalam pemerintahan saya kira tidak sehat," kata dosen Ilmu Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang itu pula.
Dia menambahkan, ibarat sepak bola, pemerintah itu sebuah klub yang membutuhkan lawan tanding. Klub lawan tanding yang bisa menguji bagus tidaknya skill dan profesionalitas pemerintah dalam mengolah negara adalah mereka yang kalah dalam kontestasi elektoral kemarin.
"Ini penting demi sehatnya demokrasi kita. Bayangkan saja jika semuanya masuk dalam pemerintahan. Maka apa jadinya kekuasaan itu. 'Lord Acton' memperingatkan ratusan tahun silam bahwa kekuasaan itu cenderung korup," katanya pula.
Artinya, jika tanpa pengawasan dan kritik, kekuasaan Jokowi juga bisa mengarah pada 'abuse of power' atau penyalagunaan kekuasaan, kata Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada FISIP Unwira itu.
Baca Juga: Amien Rais Sebut Koalisi PAN - Jokowi Gadaikan Akidah, Ini Sindiran Ruhut
Karena itu, posisi parpol yang kalah dalam kontestasi elektoral 2019 seperti Gerindra, PKS, Demokrat dan juga PAN akan sangat penting dalam lima tahun ke depan, demi sukses Pemerintahan Jokowi serta keberhasilan konsolidasi demokrasi kita, katanya pula. (Antara)
Berita Terkait
-
Prananda dan Puan Disiapkan Jadi Ketum PDI-P di 2024
-
Aria Bima Sebut Jokowi Tak Punya Ambisi Jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati
-
Pengamat: Peluang Jokowi Kecil Bisa Gantikan Megawati di PDI Perjuangan
-
33 DPD Dukung Megawati Kembali Pimpin PDIP
-
Koalisi Jokowi Bentuk Paket Pimpinan MPR, Tak Ajak Koalisi Prabowo
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Bukan Menolak Lirboyo, Ini Sebenarnya yang Terjadi Saat Munas di Ploso
-
Kasus YTR Tuai Kecaman, Negara Diminta Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Gender
-
Pemkab Bangkalan Borong Jajanan PKL Saat Penyambutan Prabowo, Warga Nikmati Pembagian Gratis
-
Industri China Lebih Pilih Kasih Beasiswa ke Mahasiswa Vokasi RI daripada Datangkan TKA
-
Wacana Gabungkan Pidsus dan Pidum, Burhanuddin Nilai Koordinasi Penanganan Perkara Lebih Efektif
-
Risky Tinggalkan Rutinitas Jual Ikan Keliling, Kini Menata Mimpi di Sekolah Rakyat
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa