Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan sulit menjadi koalisi pemerintahan saat ini. Sebab sejak awal pembentukan, PKS tidak dekat dengan PDIP Perjuangan.
Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona MA mengatakan PKS dan PDIP berbeda ideologi dan perjuangan.
"Saya kira sulit karena secara chemistry dan ideologi, PKS sejak berdiri sebagai partai, tidak terlalu dekat dengan PDI Perjuangan," kata Mikhael Bataona, di Kupang, Sabtu (3/8/2019).
Perbedaan ideologi perjuangan dengan PDI Perjuangan dan beberapa partai lain pendukung Jokowi-Amin inilah yang akan membuat PKS sulit untuk bergabung dalam pemerintahan.
Artinya, PKS akan tetap berada pada barisan oposisi, walaupun kemudian partai-partai pendukung Prabowo-Sandi, termasuk Gerindra harus bergabung dalam koalisi Jokowi-Amin.
"Jadi memaksakan PKS untuk masuk dalam pemerintahan saya kira tidak sehat," kata dosen Ilmu Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang itu pula.
Dia menambahkan, ibarat sepak bola, pemerintah itu sebuah klub yang membutuhkan lawan tanding. Klub lawan tanding yang bisa menguji bagus tidaknya skill dan profesionalitas pemerintah dalam mengolah negara adalah mereka yang kalah dalam kontestasi elektoral kemarin.
"Ini penting demi sehatnya demokrasi kita. Bayangkan saja jika semuanya masuk dalam pemerintahan. Maka apa jadinya kekuasaan itu. 'Lord Acton' memperingatkan ratusan tahun silam bahwa kekuasaan itu cenderung korup," katanya pula.
Artinya, jika tanpa pengawasan dan kritik, kekuasaan Jokowi juga bisa mengarah pada 'abuse of power' atau penyalagunaan kekuasaan, kata Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada FISIP Unwira itu.
Baca Juga: Amien Rais Sebut Koalisi PAN - Jokowi Gadaikan Akidah, Ini Sindiran Ruhut
Karena itu, posisi parpol yang kalah dalam kontestasi elektoral 2019 seperti Gerindra, PKS, Demokrat dan juga PAN akan sangat penting dalam lima tahun ke depan, demi sukses Pemerintahan Jokowi serta keberhasilan konsolidasi demokrasi kita, katanya pula. (Antara)
Berita Terkait
-
Prananda dan Puan Disiapkan Jadi Ketum PDI-P di 2024
-
Aria Bima Sebut Jokowi Tak Punya Ambisi Jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati
-
Pengamat: Peluang Jokowi Kecil Bisa Gantikan Megawati di PDI Perjuangan
-
33 DPD Dukung Megawati Kembali Pimpin PDIP
-
Koalisi Jokowi Bentuk Paket Pimpinan MPR, Tak Ajak Koalisi Prabowo
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Bos Go Ahead Eagles: Dean James Masih Gunakan Paspor Belanda!
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Kondisi Terkini Wanita yang Coba Akhiri Hidup di Dekat Istana, Masih Dirawat Intensif di RSCM
-
Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa
-
Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut
-
Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang
-
Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19
-
Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps
-
Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli
-
Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir
-
Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani