Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan sulit menjadi koalisi pemerintahan saat ini. Sebab sejak awal pembentukan, PKS tidak dekat dengan PDIP Perjuangan.
Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona MA mengatakan PKS dan PDIP berbeda ideologi dan perjuangan.
"Saya kira sulit karena secara chemistry dan ideologi, PKS sejak berdiri sebagai partai, tidak terlalu dekat dengan PDI Perjuangan," kata Mikhael Bataona, di Kupang, Sabtu (3/8/2019).
Perbedaan ideologi perjuangan dengan PDI Perjuangan dan beberapa partai lain pendukung Jokowi-Amin inilah yang akan membuat PKS sulit untuk bergabung dalam pemerintahan.
Artinya, PKS akan tetap berada pada barisan oposisi, walaupun kemudian partai-partai pendukung Prabowo-Sandi, termasuk Gerindra harus bergabung dalam koalisi Jokowi-Amin.
"Jadi memaksakan PKS untuk masuk dalam pemerintahan saya kira tidak sehat," kata dosen Ilmu Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang itu pula.
Dia menambahkan, ibarat sepak bola, pemerintah itu sebuah klub yang membutuhkan lawan tanding. Klub lawan tanding yang bisa menguji bagus tidaknya skill dan profesionalitas pemerintah dalam mengolah negara adalah mereka yang kalah dalam kontestasi elektoral kemarin.
"Ini penting demi sehatnya demokrasi kita. Bayangkan saja jika semuanya masuk dalam pemerintahan. Maka apa jadinya kekuasaan itu. 'Lord Acton' memperingatkan ratusan tahun silam bahwa kekuasaan itu cenderung korup," katanya pula.
Artinya, jika tanpa pengawasan dan kritik, kekuasaan Jokowi juga bisa mengarah pada 'abuse of power' atau penyalagunaan kekuasaan, kata Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada FISIP Unwira itu.
Baca Juga: Amien Rais Sebut Koalisi PAN - Jokowi Gadaikan Akidah, Ini Sindiran Ruhut
Karena itu, posisi parpol yang kalah dalam kontestasi elektoral 2019 seperti Gerindra, PKS, Demokrat dan juga PAN akan sangat penting dalam lima tahun ke depan, demi sukses Pemerintahan Jokowi serta keberhasilan konsolidasi demokrasi kita, katanya pula. (Antara)
Berita Terkait
-
Prananda dan Puan Disiapkan Jadi Ketum PDI-P di 2024
-
Aria Bima Sebut Jokowi Tak Punya Ambisi Jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati
-
Pengamat: Peluang Jokowi Kecil Bisa Gantikan Megawati di PDI Perjuangan
-
33 DPD Dukung Megawati Kembali Pimpin PDIP
-
Koalisi Jokowi Bentuk Paket Pimpinan MPR, Tak Ajak Koalisi Prabowo
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Israel Makin Hancur dan Mossad Gagal Total, Benjamin Netanyahu Stress
-
Roket Bombardir Israel, Unit Khusus ZAKA 360 Konfirmasi Ada Zionis Tewas
-
Video Baru Benjamin Netanyahu Muncul Lagi, Dicurigai Gambar Lama karena Sudah Meninggal Dunia
-
Baru Diresmikan, Taman Bendera Pusaka di Jaksel Sudah Dipenuhi Sampah Berserakan
-
Asal Usul Viral Ejekan You're Fired, Cara Jenderal Iran Merendahkan Donald Trump Selama Perang
-
Serangan Rudal Kiamat Iran Bikin Yerusalem Rusak Parah, Warga Israel Terluka
-
Turki Usulkan Gencatan Senjata Sementara di Timur Tengah, Dorong Negosiasi Damai
-
Pramono Anung Resmi Terapkan WFA ASN Usai Lebaran, Presensi Daring Wajib Tanpa Bolos
-
Rudal Kiamat Iran Hantam Israel Pagi Ini, Ledakan Dahsyat Guncang Yerusalem
-
Ngaku Mau Damai, Donald Trump Masih Mau Iran Ganti Rezim