Investasi SDM Harga Mati, Jokowi: Tak Bisa Ditunda Lagi

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna dengan topik "Rancangan Undang-Undang beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020" di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Di awal rapat, Jokowi mengatakan pemerintah melihat di tahun 2020 ekonomi global penuh ketidakpastian.

"Oleh karena itu, RAPBN 2020 harus bisa menggambarkan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal yang ada," ujar Jokowi dalam sidang kabinet.

Jokowi juga mengatakan, RAPBN 2020 memperlihatkan arah politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran.

Jokowi juga berharap arah penggunaan APBN sebagai instrumen utama untuk meningkatkan daya saing Indonesia, terutama di ekspor dan investasi.

"Seperti yang sudah saya sering katakan, saya juga minta dipastikan bahwa RAPBN 2020 dikelola secara fokus, terarah, bisa tepat sasaran, dan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat," kata dia.

Kemudian Jokowi menyinggung investasi sumber daya manusia yang tidak bisa ditunda lagi.

"Untuk investasi sumber daya manusia, sudah saya singgung, ini tidak bisa ditunda lagi karena pembangunan SDM perlu kehadiran negara, untuk itu sejak dari kandungan bayi hingga memasuki masa emas anak, harus diperhatikan, sehingga tidak ada kenaikan angka stunting," kata dia.

Tak hanya itu, Jokowi juga menuturkan kualitas sistem pendidikan dan pelatihan harus betul-betul dirancang dengan cara yang baru.

Baca Juga: Jokowi Diminta Yakinkan Pubik PLN Harus Diisi Orang yang Ngerti Listrik

"Oleh karena itu, reformasi di pendidikan dan pelatihan harus lebih baik melalui vokasi dan pendidkan vokasi. Lalu, untuk riset dan inovasi, badan riset nasional harus segera diselesaikan, sehingga kita tidak tertinggal di era disrupsi teknologi seperti saat ini," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut APBN hanya berkontribusi sekitar 14,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Karena itu yang terpenting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar swasta bisa tumbuh dan berkembang.

"APBN hanya berkontribusi sekitar 14,5 persen dari PDB negara kita, sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkembang. Poinnya ada di situ, sehingga kita harus mendorong besar-besaran investasi dan bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan kerja bisa tercipta," tandasnya.

Dalam rapat hadir seluruh jajaran menteri kabinet kerja kecuali Menteri BUMN Rini Soemarno yang sedang melakukan ibadah Haji.