Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menagih janji Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Ini sudah 2 kali Jokowi memimpin, tapi pelanggaran HAM berat belum beres diusut.
Hingga saat ini kasus-kasus pelanggaran HAM masih menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi-JK. Dan pihaknya akan terus mendorong pemerintah agar menyelesaikan permasalahan ini pada periode pemerintahan Jokowi mendatang.
"Presiden berjanji kemarin di sebuah forum pidato publik, mengatakan bahwa beliau tidak ada beban," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam pada konferensi pers peluncuran Laporan Tahunan 2018 di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).
"Jadi kami mengingatkan presiden di periode ini agar kasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan. Agar ucapan tidak ada beban itu bisa bermakna," kata Choirul.
Ia kemudian berharap agar pemerintah mampu menjadikan laporan tahunan Komnas HAM sebagai acuan bagi Jokowi untuk program kerja terkait HAM.
Choirul menambahkan, dengan melihat informasi mengenai kondisi dan dinamika HAM yang terjadi pada tahun atau periode sebelumnya, diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi Presiden dalam memilih calon-calon menteri di kabinet kerja barunya.
"Semoga pemerintah mampu memikul tanggung jawabnya terhadap penyelesaian kasus HAM ke depannya," tutupnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi akan Melawat ke Malaysia dan Singapura, Ini Agendanya
-
Momen Dubes LBBP Turki Lupa Berjabat Tangan dengan Jokowi
-
Seknas Jokowi: Oposisi Penting untuk Memperkuat Demokrasi
-
Jokowi Terima 12 Dubes Baru Negara Sahabat di Istana Merdeka
-
Jokowi Instruksikan Menteri Tak Rombak Jabatan Sampai Oktober, Ada Apa?
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Arab Saudi Catat Lonjakan Wisatawan, Target 150 Juta Turis 2030 Dicanangkan
-
Pelaku Ledakan SMAN 72 Tinggal Hanya dengan Ayah, Ibu Bekerja di Luar Negeri, Kesepian Jadi Pemicu?
-
Menkeu Purbaya Mendadak Banjir Karangan Bunga: Ompreng MBG dari China Bikin Produsen Lokal Menjerit!
-
Segera Sidang, JPU KPK Limpahkan Perkara Eks Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting Dkk ke PN Medan
-
Komnas HAM Dorong Revisi UU untuk Atasi Pelanggaran HAM, Diskriminasi, dan Kekerasan Berbasis Gender
-
Anggaran Subsidi Pangan Dipangkas, PAN: Anak Buah Gubernur Berbohong Warga Tak Suka Daging dan UHT
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
-
Survei KPAI: 35,9 Persen Anak Pernah Terima Menu MBG Mentah Hingga Basi
-
Roy Suryo Klaim Siap Diperiksa Sebagai Tersangka Ijazah Jokowi, Sindir Kasus Silfester Matutina
-
Langkah Mengejutkan Prabowo-Albanese: Apa Isi Perjanjian Keamanan Baru yang Mengguncang Kawasan