Suara.com - Pemerintah Indonesia mempertimbangkan menunda pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI ke Hong Kong. Hong Kong saat ini kondisinya lagi mencekam karena gelombang protes.
Pemerintah telah melakukan diskusi lintas kementerian untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Diskusi tersebut ditujukan untuk mengevaluasi perkembangan situasi di Hong Kong, berdasarkan laporan KJRI Hong Kong.
“KJRI yang memiliki mata dan telinga, mereka memiliki penilaian awal atas kondisi lapangan, mereka jugalah yang bisa memberikan masukan ke Jakarta pada titik mana kita bisa mengurangi pengiriman tenaga kerja kita,” tutur pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam taklimat media di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Saat ini terdapat 174 ribu pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Secara garis besar pekerja migran Indonesia di Hong Kong tidak mengalami permasalahan atau terdampak atas aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di sejumlah wilayah di Hong Kong.
“Mereka masih bisa melakukan kegiatannya dengan tetap meningkatkan kehati-hatian untuk tidak berkegiatan di wilayah di mana ada demonstrasi,” kata Faizasyah.
Sejak demonstrasi merebak, KJRI Hong Kong selalu mengingatkan pekerja migran Indonesia untuk tidak ikut serta dalam kegiatan demonstrasi karena akan berimplikasi pada status mereka sebagai pekerja asing yang tidak boleh ikut dalam aktivitas yang bersifat politik di suatu negara.
Disampaikan Faizasyah, jika terdapat WNI yang ikut serta dalam kegiatan yang bersifat politik atau demonstrasi, imbasnya akan ditanggung oleh yang bersangkutan.
“Dari sisi perwakilan, kita sudah mengingatkan dan memberi imbauan agar WNI tidak ikut-ikutan dalam kegiatan demonstrasi di Hong Kong. Cukup mereka fokus pada pekerjaan dan mencari nafkah untuk keluarga,” ujar Faizasyah. (Antara)
Baca Juga: Wanita Tertembak, Jurnalis di Hong Kong: Sasaran Polisi Medik dan Wartawan
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar