News / Nasional
Selasa, 12 Mei 2026 | 10:53 WIB
Potret Sampah Menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (Pexels/Tom Fisk)

Suara.com - Para aktivis Greenpeace Southeast Asia (GPSEA) mendesak para pemimpin kawasan dalam KTT ASEAN ke-48 untuk segera mengatasi krisis polusi plastik dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Seruan itu muncul di tengah meningkatnya tragedi lingkungan di Asia Tenggara, termasuk longsor sampah di TPST Bantar Gebang yang menelan korban jiwa.

Greenpeace menilai berbagai bencana tersebut bukan lagi kasus terpisah, melainkan tanda kegagalan sistemik yang mengancam lingkungan sekaligus hak asasi manusia (HAM).

Krisis plastik di Asia Tenggara kini berada pada level mengkhawatirkan. Enam negara di kawasan ini tercatat menyumbang sekitar 31 juta ton sampah plastik setiap tahun.

Sementara di Indonesia, jurnal “Krisis Sampah Plastik dan Arah Kebijakan Lingkungan 2025: Dari Daratan hingga Lautan Nusantara” mencatat produksi sampah plastik mencapai 12,4 juta ton pada 2025 atau naik 20 persen dibandingkan 2020.

Perwakilan Greenpeace Malaysia, Dunxin Wen, mengatakan masyarakat yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis justru menjadi kelompok yang paling terdampak.

“Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa komunitas yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini. Para pemimpin ASEAN tidak bisa hanya datang ke KTT, menandatangani deklarasi, dan menyebutnya sebagai terobosan. Kita juga berhak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain mencemari lingkungan, polusi plastik juga berdampak langsung pada kesehatan dan ekonomi masyarakat. Mikroplastik bahkan disebut telah mengontaminasi 14 persen tanaman pangan global.

Perwakilan Greenpeace Filipina, Marian Ledesma, mengatakan plastik mencemari makanan dan air, merusak ekosistem, serta membebani kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan warga berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Dari Kantong Kuning dan Hijau, Jakarta Bisa Mulai Benahi Sampahnya

“ASEAN tidak bisa terus mengabaikan krisis ini,” kata Marian.

Sebagai solusi, GPSEA mendorong ASEAN memasukkan intervensi hulu yang lebih agresif ke dalam Regional Plan of Action (RPA). Greenpeace menargetkan pengurangan produksi plastik global hingga 75 persen pada 2040 dan penghapusan plastik sekali pakai seperti kemasan saset yang mendominasi polusi di Asia Tenggara.

Greenpeace juga mendorong transisi menuju sistem reuse dan refill sebagai bagian dari ekonomi sirkular. Menurut mereka, krisis plastik tidak bisa dipisahkan dari ketergantungan pada bahan bakar fosil karena sekitar 90 persen siklus hidup plastik menghasilkan emisi karbon.

Perwakilan Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, menegaskan Asia Tenggara tidak lagi punya banyak waktu untuk menunda perubahan.

“Kita tidak punya banyak waktu untuk berubah. Jika perubahan tidak segera dilakukan, kita akan terus terkunci pada jebakan bahan bakar fosil, serta sulit bertransisi ke pilihan alternatif dan terbarukan,” ujarnya.

Penulis: Natasha Suhendra

Load More