Suara.com - Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) mengecam tindakan represif aparat keamanan saat mengamankan aksi massa ihwal menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Tindakan represif tersebut berupa intimidasi terhadap massa aksi dan awak media yang melakukan peliputan di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (16/8/2019).
Aksi penolakan tersebut diikuti oleh serikat buruh lintas sektor mulai dari organisasi mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam barisan GEBRAK (Gerakan Buruh bersama Rakyat).
Ketua Sindikasi Ellena Ekarahendy menyebut intimidasi tersebut berupa kekerasan fisik, pemaksaan penghapusan foto baik milik wartawan maupun peserta aksi.
"Tindakan intimidasi itu terutama dilakukan oleh aparat dengan kemeja putih dan celana panjang khaki yang menyisir peserta aksi termasuk jurnalis saat berkumpul di depan kawasan TVRI," ujarnya, Jumat (16/8/2019).
Tal hanya itu, aparat juga mengambil secara paksa ponsel genggam milik wartawan. Selain itu, aparat sempat mengancam para wartawan jika tak turut dengan perintah.
"Aktivitas pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi secara tegas dilindungi hukum sesuai dengan Undang-Undang Pers No. 40/1999, sehingga siapapun yang dengan sengaja dan melawan hukum mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan ketentuan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun penjara atau denda sebesar Rp 500 juta," sambungnya.
Atas insiden tersebut, Ellena menyebut aparat keamanan tak berpihak pada kebebasam berpendapat di muka umum. Wujudnya dalam bentuk menghalangi kerja jurnalistik.
"Oleh karena itu, sindikasi mendesak pemerintah untuk menindak tegas aparat yang telah melakukan intimidasi dan kekerasan pada massa aksi, termasuk jurnalis dan buruh lainnya," papar Elllena.
Baca Juga: Massa Aksi Buruh Diadang, Ditelanjangi hingga Ditangkap di Masjid
Dikabarkan, polisi melakukan intimidasi kepada wartawan saat tengah memotret buruh yang ditangkap ketika berunjuk rasa di Depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Hal tersebut, berdasarkan kesaksian Wartawan Foto Bisnis Indonesia, Nurul Hidayat.
Nurul Hidayat bercerita ketika sedang mengabadikan para buruh yang ditangkap dibawa ke dalam mobil tahanan oleh polisi. Foto tersebut diminta polisi untuk dihapus.
"Ketika motret para buruh yang dibawa masuk ke mobil tahanan, tiba tiba petugas ada yang turun suruh hapus foto tersebut. Sempat adu mulut, saya mempertahankan foto, sampai akhirnya temannya datang. Dia bilang saya bawa juga," katanya di lokasi kejadian.
Sementara itu, seorang jurnalis viva.co.id juga jadi korban intimidasi. Dia merekam gambar polisi membubarkan paksa pengunjuk rasa buruh menggunakan ponselnya. Tiba-tiba seorang anggota meminta video atau foto untuk dihapus, kalau tidak akan dibawa ke mobil. Padahal, Ia sudah menjelaskan dirinya sedang meliput sebagai wartawan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara