Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkpolhukam) Wiranto mengundang sejumlah pejabat terkait ke kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019) siang. Tujuannya untuk membahas situasi yang memanas di Manokwari, Papua Barat.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir dalam rapat yang berlangsung tertutup.
Kepada wartawan Tjahjo membenarkan rapat kali ini untuk membahas unjuk rasa yang berujung ricuh di Manokwari.
"Kami diundang pak Menko (Wiranto) untuk rapat koordinasi mencermati perkembangan dan dinamika di Manokwari khususnya," ujar Tjahjo di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Tjahjo tiba sekitar pukul 12.15 WIB mengenakan pakaian dinasnya. Ia mengaku belum mengetahui siapa saja yang dihadirkan dalam rapat tersebut.
"Enggak tahu, kita lihat saja nanti," tuturnya.
Selain Tjahjo, terlihat Deputi II BIN Mayjen Kaharudin Wahab hadir dalam rapat tersebut. Kemudian hadir perwakilan dari Kapolri, Panglima, dan Menteri Pertahanan.
Rapat terbatas dimulai sejak pukul 12.30 WIB. Awak media juga tidak diperkenankan masuk ke ruang rapat. Usai rapat rencananya Wiranto akan menggelar konferensi pers.
Diberitakan sebelumnya, demonstrasi mahasiswa di Manokwari merupakan bentuk protes atas insiden pengepungan asrama Papua di Surabaya pada Jumat (16/8/2019).
Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) bertindak setelah beredar foto bendera Merah Putih di sekitar asrama yang dibuang ke selokan.
Baca Juga: Kerusuhan Manokwari, Bandar Udara Rendani Dijaga Ketat TNI dan Polisi
Mereka menuding mahasiswa Papua yang melakukan tindakan tersebut dan langsung mendapat bantahan dari pihak tertuduh.
Aparat kepolisian Polda Papua Barat dan Polres Manokwari hingga saat ini masih ada di lokasi kericuhan guna mengendalikan protes warga atas insiden yang dikaitkan dengan isu rasisme.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya terus berupaya mengendalikan situasi keamanan di Manokwari
"Situasi kamtibmas masih terus diupayakan terus dikendalikan oleh aparat keamanan," ungkap Dedi saat dikonfirmasi, Senin (19/8/2019).
Berita Terkait
-
Papua Memanas, Mahasiswa Kampus Cendrawasih Gagal Ambil Toga Wisuda
-
Kronologi Persekusi Mahasiswa Papua, Ancaman Dibunuh hingga Makian Rasial
-
Kerusuhan Manokwari, Bandar Udara Rendani Dijaga Ketat TNI dan Polisi
-
Manokwari Rusuh, Kemenhub Imbau Stakeholder Bandar Udara Rendani Siaga
-
Rusuh Papua Tak Cepat Diredam, Fadli Zon Khawatir Muncul Masalah Baru
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan