Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkpolhukam) Wiranto mengundang sejumlah pejabat terkait ke kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019) siang. Tujuannya untuk membahas situasi yang memanas di Manokwari, Papua Barat.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir dalam rapat yang berlangsung tertutup.
Kepada wartawan Tjahjo membenarkan rapat kali ini untuk membahas unjuk rasa yang berujung ricuh di Manokwari.
"Kami diundang pak Menko (Wiranto) untuk rapat koordinasi mencermati perkembangan dan dinamika di Manokwari khususnya," ujar Tjahjo di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Tjahjo tiba sekitar pukul 12.15 WIB mengenakan pakaian dinasnya. Ia mengaku belum mengetahui siapa saja yang dihadirkan dalam rapat tersebut.
"Enggak tahu, kita lihat saja nanti," tuturnya.
Selain Tjahjo, terlihat Deputi II BIN Mayjen Kaharudin Wahab hadir dalam rapat tersebut. Kemudian hadir perwakilan dari Kapolri, Panglima, dan Menteri Pertahanan.
Rapat terbatas dimulai sejak pukul 12.30 WIB. Awak media juga tidak diperkenankan masuk ke ruang rapat. Usai rapat rencananya Wiranto akan menggelar konferensi pers.
Diberitakan sebelumnya, demonstrasi mahasiswa di Manokwari merupakan bentuk protes atas insiden pengepungan asrama Papua di Surabaya pada Jumat (16/8/2019).
Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) bertindak setelah beredar foto bendera Merah Putih di sekitar asrama yang dibuang ke selokan.
Baca Juga: Kerusuhan Manokwari, Bandar Udara Rendani Dijaga Ketat TNI dan Polisi
Mereka menuding mahasiswa Papua yang melakukan tindakan tersebut dan langsung mendapat bantahan dari pihak tertuduh.
Aparat kepolisian Polda Papua Barat dan Polres Manokwari hingga saat ini masih ada di lokasi kericuhan guna mengendalikan protes warga atas insiden yang dikaitkan dengan isu rasisme.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya terus berupaya mengendalikan situasi keamanan di Manokwari
"Situasi kamtibmas masih terus diupayakan terus dikendalikan oleh aparat keamanan," ungkap Dedi saat dikonfirmasi, Senin (19/8/2019).
Berita Terkait
-
Papua Memanas, Mahasiswa Kampus Cendrawasih Gagal Ambil Toga Wisuda
-
Kronologi Persekusi Mahasiswa Papua, Ancaman Dibunuh hingga Makian Rasial
-
Kerusuhan Manokwari, Bandar Udara Rendani Dijaga Ketat TNI dan Polisi
-
Manokwari Rusuh, Kemenhub Imbau Stakeholder Bandar Udara Rendani Siaga
-
Rusuh Papua Tak Cepat Diredam, Fadli Zon Khawatir Muncul Masalah Baru
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima