Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Staf Khusus Presiden untuk Papua yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kogoya ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8/2019). Jokowi memanggil Lenis terkait kerusuhan yang terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, pada Senin (19/8/2019) kemarin.
Aksi demonstrasi yang terjadi di Manokawari dan Sorong pada hari Senin kemarin merupakan buntut dari pengepungan dan penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Dalam pertemuan itu Lenis menjelaskan strategi yang harus dilakukan pemerintah untuk memulihkan situasi pascakerusuhan di sejumlah daerah di Papua Barat.
"Pak Presiden panggil, terus saya ketemuan dengan pak presiden. Saya sudah lapor pak presiden ada strategi khusus untuk menangani masalah Papua," ujar Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Untuk menangani masalah mahasiswa Papua yang merantau, Lenis Kogoya mengatakan pemerintah harus memerhatikan pola hidup, pola pendidikan, hingga asramanya. Hal tersebut agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
"Tapi yang lebih khusus untuk menangani masalah mahasiswa, pola asramanya kita perhatikan, pola hidupnya kita perhatikan, terus pendidikan juga perhatikan. Jadi kejadian ini tidak terulang lagi ke depan. Ini saya laporkan pada pak Presiden," kata dia.
Lenis kemudian menyampaikan pesan Jokowi, yakni meminta agar masyarakat Papua saling memaaafkan sesama anak bangsa.
"Pada intinya, pak presiden menyampaikan seperti yang disampaikan, untuk kita harus saling memaafkan, karena kita anak bangsa yang sama. Bagaimana kita harus bersatu membangun Indonesia masa depan, yang lebih baik," kata dia.
Baca Juga: Polda Papua Bakal Proses Hukum Pendemo Anarkis di Sorong dan Manokwari
Berita Terkait
-
Mahasiswa dan Pelajar Papua di Yogya Bakal Demo, Sultan: Sudah Terlambat
-
LIVE STREAMING: Suasana Asrama Yahukimo Papua di Jakarta
-
Mahasiswa Papua di Jakarta Sempat Kesal saat Didatangi Polisi
-
Forkopimda Jatim Gelar Pertemuan dengan Warga Papua yang Ada di Jawa Timur
-
Polda Papua Bakal Proses Hukum Pendemo Anarkis di Sorong dan Manokwari
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO