Suara.com - Nasib para pencari suaka dari berbagai negara berada di ujung tanduk. Lantaran, tempat tinggal sekitar 1.200 imigran dari berbagai negara itu, gedung eks-Kodim, tidak bisa lagi ditempati.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku turut prihatin terkait hal tersebut. Ia lantas meminta Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mencarikan solusi.
"Saya minta UNHCR mencari jalan karena setelah tanggal 31 enggak bisa lagi di situ," ujar Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah 41 hari terus mengirimkan bantuan. Karena itu, kekinian dana Pemprov sudah terkuras untuk mengirimkan bantuan.
"Kami sudah 41 hari ya membantu mereka, yang kebetulan, pendanaan kami juga tidak mencukupi juga kalau terus-menerus," jelas Pras.
Pras mengatakan jumlah pengungsi terus bertambah. Pasalnya, ia menyebut banyak yang kehilangan paspor dan meminta untuk diberangkatkan ke negara lain.
"Kami melihat juga, pengungsi yang sengaja datang pakai paspor ke Indonesia, tiba-tiba paspornya hilang, mereka minta suaka politik di negara tujuan ketiga," tutur Pras.
Pras lantas meminta agar UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) dan UNHCR agar segera mendeportasi para imigran ke negara asalnya. Jika berlarut, ia menyebut Pemprov sudah tidak bisa memberikan bantuan.
"Nah di sini tadi kami menekankan kepada UNHCR dan IOM, dia siap membantu untuk memulangkan pengungsi-pengungsi ini ke negara asal, dideportasi. Karena bukan apa-apa, kemampuan kita enggak ada," pungkasnya.
Baca Juga: Anies Hentikan Bantuan untuk Pencari Suaka, Warga Jakarta Silakan Bantu
Sebelumnya, ratusan pencari suaka Kebon Sirih di pelataran Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat tidak jadi dipindahkan ke Islamic Centre Jakarta Utara. Mereka jadinya diungsikan ke bekas gedung Kodim di Kalideres, Jakartga Barat.
Pencari suaka politik sebelumnya berunjuk rasa dan mendirikan tenda di depan kantor Badan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ratusan pengungsi itu dipindahkan ke lokasi penampungan sementara di bekas gedung Kodim di Kalideres, Jakarta Barat, menggunakan enam bus Transjakarta.
"Tadinya kita mau (pindah) ke Islamic Center, tapi karena (jumlah pengungsi) makin lama makin banyak maka kita tempatkan di eks Kodim Jakarta Barat," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui di lokasi, Kamis (11/7/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang