Suara.com - Nasib para pencari suaka dari berbagai negara berada di ujung tanduk. Lantaran, tempat tinggal sekitar 1.200 imigran dari berbagai negara itu, gedung eks-Kodim, tidak bisa lagi ditempati.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku turut prihatin terkait hal tersebut. Ia lantas meminta Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mencarikan solusi.
"Saya minta UNHCR mencari jalan karena setelah tanggal 31 enggak bisa lagi di situ," ujar Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah 41 hari terus mengirimkan bantuan. Karena itu, kekinian dana Pemprov sudah terkuras untuk mengirimkan bantuan.
"Kami sudah 41 hari ya membantu mereka, yang kebetulan, pendanaan kami juga tidak mencukupi juga kalau terus-menerus," jelas Pras.
Pras mengatakan jumlah pengungsi terus bertambah. Pasalnya, ia menyebut banyak yang kehilangan paspor dan meminta untuk diberangkatkan ke negara lain.
"Kami melihat juga, pengungsi yang sengaja datang pakai paspor ke Indonesia, tiba-tiba paspornya hilang, mereka minta suaka politik di negara tujuan ketiga," tutur Pras.
Pras lantas meminta agar UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) dan UNHCR agar segera mendeportasi para imigran ke negara asalnya. Jika berlarut, ia menyebut Pemprov sudah tidak bisa memberikan bantuan.
"Nah di sini tadi kami menekankan kepada UNHCR dan IOM, dia siap membantu untuk memulangkan pengungsi-pengungsi ini ke negara asal, dideportasi. Karena bukan apa-apa, kemampuan kita enggak ada," pungkasnya.
Baca Juga: Anies Hentikan Bantuan untuk Pencari Suaka, Warga Jakarta Silakan Bantu
Sebelumnya, ratusan pencari suaka Kebon Sirih di pelataran Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat tidak jadi dipindahkan ke Islamic Centre Jakarta Utara. Mereka jadinya diungsikan ke bekas gedung Kodim di Kalideres, Jakartga Barat.
Pencari suaka politik sebelumnya berunjuk rasa dan mendirikan tenda di depan kantor Badan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ratusan pengungsi itu dipindahkan ke lokasi penampungan sementara di bekas gedung Kodim di Kalideres, Jakarta Barat, menggunakan enam bus Transjakarta.
"Tadinya kita mau (pindah) ke Islamic Center, tapi karena (jumlah pengungsi) makin lama makin banyak maka kita tempatkan di eks Kodim Jakarta Barat," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui di lokasi, Kamis (11/7/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Nekat Foto di Jalur Maut Sitinjau Lauik, Rombongan Arteria Dahlan Bikin Polisi Kena Getahnya!
-
Operasi Imigrasi Sapu Bersih, 346 WNA Diciduk dalam 5 Hari
-
Tolak 'War Tiket Haji', Maman DPR: Ibadah Bukan Ajang Kompetisi Klik Internet!
-
1,5 Tahun Menjabat, Kepercayaan Publik pada Prabowo Tembus 75,1 Persen, MBG Jadi Faktor Utama
-
Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Tembus 74,1 Persen, Program MBG Jadi Faktor Utama
-
Respons Modus 'Surat Mundur', Wagub Jatim Minta Inspektorat Dalami Kasus OTT Bupati Tulungagung
-
Kuota Program Magang Diperbesar Pemerintah, Peluang Karier atau Sekadar Tenaga Kerja Murah?
-
Gelap Mata Demi 'Deposit' Judol: Pria di Makassar Bacok Istri dan Leher Sepupu hingga Tewas!
-
Ancaman Serangan Israel ke Iran Kembali Mencuat Usai Perundingan Damai Gagal Total
-
Apa Itu Blanket Overflight? Berbahaya Bagi Kedaulatan RI, Rumornya Bakal Diteken Menhan