Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik rencana pemerintah membeli mobil baru untuk para menteri di kabinet periode kedua Jokowi yang mencapai Rp 147 miliar. PKS menilai tidak tepat juga anggaran sebanyak itu digunakan hanya untuk membeli mobil baru.
Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut mobil yang ada saat ini dinilai masih memadai untuk para menteri.
Hidayat kemudian mengusulkan agar anggaran untuk pembelian mobil tersebut dialokasikan kepada hal lain yang lebih bermanfaat untuk rakyat ketimbang hanya membeli mobil baru.
Apalagi, kata Hidayat, program Jokowi lima tahun ke depan ialah membangun sumber daya manusia yang unggul di mana memerlukan anggaran.
"Kalau uang senilai Rp 140 miliar itu dipergunakan untuk beasiwa misalnya, untuk anak-anak unggulan dan atau untuk membantu sekolah-sekolah yang kemarin hancur akibat gempa di NTB maupun juga di Sulteng yang dijanjikan oleh Pak Jokowi. Itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai untuk digunakan," kata Hidayat di Komplels Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Hidayat menegaskan, dirinya tidak setuju jika pemerintah memaksakan membeli mobil dinas baru untuk menteri di tengah hal lain yang masih bisa diprioritaskan lebih dulu.
"Saya lebih setuju bila pemerintah betul- jujur ya dengan program untuk memajukan SDM yang unggul. Dan karenanya seluruh anggaran yang ada mestinya dipergunakan untuk ke sana. Dan mobil dinas yang ada lebih dari cukup atau masih sangat memadai untuk dipakai oleh para menteri dan pejabat negara yang lainnya," tutur Hidayat.
Sebelumnya, rencana pembelian mobil baru untuk menteri tersebut diketahui melalui dokumen yang dibuat sejak 19 Maret 2019 yang terdapat dalam laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan kode tender 26344011.
Adapun batas tertinggi atau nilai pagu paketnya mencapai Rp 152.540.300.000 sedangkan nilai HPS-nya sebesar Rp 147.312.469.200.
Baca Juga: Kenalan dengan Sandhyca Putrie, Ajudan Cantik Iriana Jokowi
Diketahui pemenang tender tersebut ialah PT Astra International dengan harga penawaran Rp 147.229.317.000. Astra dinyatakan menang tender lantaran harganya yang di bawah HPS dan terbukti sudah lolos kualifikasi dan memenuhi syarat.
Berita Terkait
-
Hashim: PAN Dapat Jatah 7 Kursi Menteri, PKS Dapat 6 Kursi, Demokrat Belum
-
PKS Bantah Emak-emak Kampanye Hitam Terhadap Jokowi Seorang Kader
-
Disebut Lebih Dekat ke Jokowi, PKS: Sikap Kami Sudah Jelas
-
PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kasus Ahok Secara Terbuka
-
Hidayat Nur Wahid Tanggapi Isu PDIP Tawarkan Jatah Menteri
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
Terkini
-
Sebut Keponakan Prabowo Korban, Mahfud MD Disentil Netizen: Semua Politisi Sama Termasuk Sampeyan
-
Aktivis Gelar Aksi Protes Provokatif Terhadap Israel, Main Bola Gunakan Replika Kepala Netanyahu
-
Niatnya Nantang, Malah Kena Ulti! Serangan Balik RK Bikin Posisi Lisa Mariana Makin Kritis
-
Tanggul Beton di Cilincing Dikeluhkan Nelayan, Komisi IV DPR Agendakan Panggil KKP Senin Depan
-
Irjen Kemendagri Pastikan Wilayah Solo Raya Kembali Kondusif Setelah Unjuk Rasa
-
Tinjau Pos Kamling di Makassar, Mendagri Tekankan Pentingnya Keamanan Berbasis Masyarakat
-
KontraS Ingatkan Prabowo: Tim Investigasi Harus Benar-benar Independen, Bukan Sekadar Janji
-
Saat ASN Dilarang Flexing, Gaji DPRD Kabupaten Bogor Tembus Rp91 Juta Sebulan
-
Tiba Jam 2, Sherina Munaf Diperiksa Polres Jaktim Terkait Penjarahan Rumah Uya Kuya! Apa Kaitannya?
-
3 Mahasiswa Hilang Misterius Usai Demo, KontraS Curiga Ada Penghilangan Paksa!