Terkait penerapan SPBE, pihaknya terus melakukan penguatan dan koordinasi, terutama penyiapan SDM, sistem dan payung hukum yang membuat tim Diskominfo Jabar bisa bekerja maksimal.
"Adapun langkah-langkah lanjutan penerapan masalah ini adalah adanya presepsi yang sama. Kita sudah melakukan rakor dengan masukan dari Kementerian Kominfo dan PAN RB. Ini akan dibahas dari berbagai sisi dan sarana untuk menyampaikan informasi, termasuk sistem jaringan dan konten yang menjadi kewajiban dinas-dinas terkait," katanya.
Karena sudah mulai menerapkan SPBE, pihaknya minta jajaran dinas teknis, seperti perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan layanan. Dia berharap, jika SPBE sudah diterapkan sepenuhnya, maka akan berujung pada penyerapan anggaran yang lebih tinggi dan menghasilkan stimulus ekonomi.
"Elektronik ini mendukung proses peningkatan informasi, karena info jauh lebih cepat, sehingga saat ada masalah bisa lakukan koreksi," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar, Setiaji, mengatakan, saat ini ada perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang harus disosialisasikan.
"Ini baru ditetapkan Oktober tahun lalu, jadi belum banyak aparatur pemerintah yang tahu. Kenapa keluar perpres ini, karena selama ini di Indonesia dinilai bahwa pembangunan atau anggaran untuk teknologi informasi komunikasi itu boros," paparnya.
Menurutnya Perpres ini juga menekankan agar daerah wajib memiliki dan menerapkan e-Budgeting.
"Jabar sudah bagus tinggal integrasi," katanya.
Emil menyampaikan cita-citanya terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan, yaitu ASN Pemdaprov Jabar setara dengan ASN di Singapura. Artinya, kemampuan mereka harus di-update mengikuti perkembangan zaman.
Baca Juga: Gubernur Jabar Ingin Pasar Cisarua Jadi Primadona Masyarakat
"Tantangan ke depan banyak. Dunia makin kompetitif, maka harus relevan, tingkatkan skill. Saya ingin mereka setara dengan ASN diSingapura," katanya.
Berita Terkait
-
Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Dynamic Government untuk Jabar Ngabret
-
Ridwan Kamil Sebut Perekonomian Jabar Tumbuh 5,64 Persen
-
Sambut Penasihat PM Inggris, Ridwan Kamil Beberkan Potensi Investasi Jabar
-
Bertemu Kadin Oman, Ridwan Kamil Paparkan Potensi Investasi Jabar
-
Ridwan Kamil Menang Lomba Tarik Tambang di Gedung Sate
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka