Suara.com - Pemerintah telah memutuskan Ibu Kota baru dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi tersebut, yakni sebagian Penajam Paser Utara dan Sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, mulai besok akan dilakukan penentuan lokasi dengan melibatkan Gubernur Kalimantan Timur dan menyusun Rancangan Undang-undang pemindahan Ibu Kota.
"Penetapan lokasi yang segera kami tindaklanjuti istilahnya mulai besok dengan terutama per dua lokasi yang melibatkan pak gubernur, kemudian juga kami menyiapkan naskah yang didasar dari RUU untuk ibu kota baru tersebut," ujar Bambang di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Adapun proses pembangunan akan dimulai pada tahun 2020. Fase pertama, yakni fase persiapan dari mulai master plan, desain bangunan hingga RUU.
"Tentunya 2020, ini adalah fase persiapan sampai finalnya, maksudnya persiapan itu sudah selesai tahun 2020 baik itu dari master plannya, untuk desain-desain bangunannya sampai kepada kemudian dasar perundang-undangannya, terutama RUU-nya dan juga kemudian kita juga menyiapkan apakah menyiapkan lahan," ujar Bambang.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota baru itu akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020.
"Mengenai pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020. Jadi kira-kira seperti itu mengenai tahapan dan 2020 akhir kita sudah mulai konstruksi," kata dia.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan, tahapan selanjutnya, yakni upaya pemindahan pusat pemerintahan. Dia mengaku pemerintah menargetkan paling lambat 2024 pusat pemerintahan berpindah ke Kalimantan Timur.
"Kami harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan dan proses pemindahan yang tentunya ada tahapannya. Ya nanti kita akan tentunya detailkan begitu sudah ketahuan bagaimana progres dari pembangunannya. Tapi 2024 adalah adalah istilahnya masa yang paling lambat tinggal kami memindahkan pusat pemerintahan," katanya.
Baca Juga: Jokowi: Ibu Kota Pindah Bukan Salah Jakarta, Tapi...
Ia pun menegaskan Kalimantan Timur nantinya sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan DKI Jakarta kata dia adalah pusat bisnis keuangan.
"Perlu saya sampaikan juga bahwa yang dipindahkan ini pusat pemerintahan sekarang Ibu Kota yang kita bayangkan semua adalah kota Jakarta dan kota Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis keuangan berskala internasional," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Cegah Kanker Serviks, Kemenkes Beri Vaksin HPV untuk Anak Laki-Laki Mulai Agustus
-
Eks Waka PPATK Desak Tim 9 Usut Asal-usul Emas 74 Kg Milik Febrie Adriansyah
-
Padamkan Karhutla Riau, Manggala Agni Kesulitan Dapatkan Sumber Air
-
Teror di Selat Hormuz Berlanjut, Kapal Dagang Disambar Proyektil Misterius
-
Sejumlah Wilayah Palembang Akan Padam Listrik Hingga 6 Jam, Ini Lokasinya
-
Ulasan Novel Cinta di Dalam Gelas, Keberanian Maryamah Menantang Juara Catur
-
6 Sunscreen Mengandung Ceramide untuk Perbaiki Skin Barrier Rusak, Harga Mulai Rp40 Ribuan
-
Profil dan Peran Don Ritto dalam Kasus TPPU Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Horor dan Bikin Merinding! BabyMonster Rangkul Jati Diri di MV Lagu Moon
-
Mengenal 'Heat Dome' dan Bahaya Arsitektur Kuno: Alasan Gelombang Panas di Eropa Sangat Mematikan