ILUSTRASI - Rakyat Papua di Deiyai saat duduki kantor bupati, 26 Agustus 2019. [Yuli Mote for SP]
Suara.com - Komisi I DPR RI bakal meminta keterangan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, tentang pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat.
Selain Menkominfo Rudiantara, Komisi I DPR juga memanggil Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait pembatasan kunjungan warga negara asing ke Papua dan Papua Barat.
Rudiantara dan Retno rencananya memberikan keterangan tentang hal tersebut, Kamis (5/9) besok siang.
"Mereka kami jadwalkan datang Kamis siang pukul 14.00 WIB," kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis, Rabu (4/9/2019).
Setelah kedua menteri itu memberikan keterangan, Komisi I DPR baru akan memberikan rekomendasi mengenai pembatasan internet dan pembatasan kunjungan WNA ke kedua provinsi di tanah Papua tersebut.
Komentar
Berita Terkait
-
PDIP: Jika Papua Sudah Aman, Sepatutnya Blokir Internet Dicabut Menyeluruh
-
LIVE STREAMING: Rudiantara Bahas Perkembangan Kondisi Papua
-
Buntut Kerusuhan di Papua, DPR akan Panggil Menlu hingga Menkominfo
-
Kongres Diaspora, Menlu: Presiden Jokowi dan PM Malaysia Banyak Persamaan
-
Komisi I DPR Mendukung Program Indonesia Merdeka Sinyal
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi