ILUSTRASI - Rakyat Papua di Deiyai saat duduki kantor bupati, 26 Agustus 2019. [Yuli Mote for SP]
Suara.com - Komisi I DPR RI bakal meminta keterangan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, tentang pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat.
Selain Menkominfo Rudiantara, Komisi I DPR juga memanggil Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait pembatasan kunjungan warga negara asing ke Papua dan Papua Barat.
Rudiantara dan Retno rencananya memberikan keterangan tentang hal tersebut, Kamis (5/9) besok siang.
"Mereka kami jadwalkan datang Kamis siang pukul 14.00 WIB," kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis, Rabu (4/9/2019).
Setelah kedua menteri itu memberikan keterangan, Komisi I DPR baru akan memberikan rekomendasi mengenai pembatasan internet dan pembatasan kunjungan WNA ke kedua provinsi di tanah Papua tersebut.
Komentar
Berita Terkait
-
PDIP: Jika Papua Sudah Aman, Sepatutnya Blokir Internet Dicabut Menyeluruh
-
LIVE STREAMING: Rudiantara Bahas Perkembangan Kondisi Papua
-
Buntut Kerusuhan di Papua, DPR akan Panggil Menlu hingga Menkominfo
-
Kongres Diaspora, Menlu: Presiden Jokowi dan PM Malaysia Banyak Persamaan
-
Komisi I DPR Mendukung Program Indonesia Merdeka Sinyal
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre