Suara.com - Waketum Partai Gerindra Arief Poyouno menuding ada dana besar mencapai ratusan miliar yang dialirkan kepada oknum anggota DPR RI. Uang itu bertujuan untuk memuluskan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Arief mengatakan dana tersebut sengaja dikumpuljan oleh para pemain proyek pemerintah atau pelaku korupsi yang kemudian bakal didistribusikan kepada oknum anggota legislatif hingga pejabat eksekutif.
"Ada dana besar hingga ratusan miliar yang dikumpulkan para pemain proyek pemerintah dan BUMN korup serta mafia migas dan tambang korup, untuk mengoalkan revisi UU KPK oleh DPR RI dan Pemerintah," ujar Arief Poyouno melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (13/9/2019).
"Dana tersebut dialirkan kepada oknum-oknum anggota DPR RI di Senayan serta oknum pejabat eksekutif," Poyuono menambahkan.
Poyuono berujar dana besar mafia migas korup juga digunakan untuk membuat para pakar hukum pro pelemahan KPK agar bisa ikut menyusun revisi UU KPK.
Selain itu, dana ratusan miliar juga diduga bakal dipakai untuk memoncerkan jalannya sejumlah aksi yang menyatakan dukungannya atas revisi UU KPK.
"Dana ini juga digunakan untuk mendukung aksi bayaran kelompok masyarakat pengangguran dan tokoh-tokoh politik dan gerakan bayaran untuk pendukungan revisi UU KPK agar terframing di media, agar masyarakat umum menilai bahwa revisi UU KPK memang harus dilakukan segera," kata Poyuono.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu tak mau menanggapi pajang lebar terkait tudingan Arief Poyuono yang dinilai tak mendasar. Masinton malah menanyakan kembali informasi Poyuono tersebut.
"Gini, saya sudah kenal lama dengan Arief Puyuono. Sejak kapan informasinya benar? Sejak kapan informasi dari dia itu ada yang benar?" ujar Masinton.
Baca Juga: Irjen Firli Jadi Ketua KPK Terpilih, Jokowi: Sudah Menjadi Kewenangan DPR
Ia menyebut jika apa yang dikatakan oleh Poyuono soal dana besar guna memuluskan revisi UU KPK merupakan infromasi sampah yang enggan untuk ia tanggapi.
"Itu kan cuma informasi sampah semua. Itu informasi sampah, saya gak mau nanggapi informasi sampah," ujar Masinton.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi