Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD meminta semua pihak untuk tidak berprasangka buruk pada lima anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Mereka perlu diberi kesempatan untuk membuktikan kinerja sekaligus menepis prasangka buruk yang muncul saat ini.
"Saya tidak kenal satu per satu, saudara jangan underestimate (berprasangka buruk-red) dulu," ungkap Mahfud di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).
Prasangka buruk yang serupa, lanjut Mahfud pernah terjadi pada pemilihan pimpinan KPK lima tahun lalu saat Agus Rahardjo dkk dilantik. Banyak pihak yang mengatakan mereka semua jelek dan KPK akan hancur di bawah kepemimpinan mereka.
Namun pada kenyataanya, kinerja Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Laode M Syarif bagus selama lima tahun terakhir. Mereka mampu menangani sejumlah kasus korupsi.
"Saudara masih ingat, ketika dipilih orang bilang semua jelek. KPK akan hancur di bawah orang ini. Tpi ternyata bagus, bagus kan kerjanya. Jadi mungkin yang begini juga begitu. Karena apa? Yang mendorong bagus atau tidak bagus itu lingkungan, kalau masyarakat mendorong, itu bagus," tandasnya.
Mahfud menambahkan, dirinya memang tidak mengenal Firli Bahuri secara pribadi. Namun dari pengalamannya bertemu Kapolda Sumatra Selatan (sumsel) tersebut beberapa waktu lalu, Firli merupakan pribadi yang baik.
"Kesan saya baik, saya tidak tahu banyak. Tapi menurut saya cara bergaulnya cukup, tidak norak gitu ya, cukup baik, cukup indonesiawi. Tapi kasus-kasus hukum lain saya tidak tahu. Karena saya tidak mengikuti," ungkapnya.
Selain Firli, pimpinan lain seperti Nurul Ghufron juga bagus. Nurul merupakan akademisi yang memiliki pengalaman di politik bersama Mahfud di Badan Legislatif DPR.
"Lili Pintauli Siregar juga bagus," ungkapnya.
Baca Juga: Mahfud MD: Kalau Bisa Ditunda, Minta BJ Habibie Jangan Dipanggil Dulu
Mahfud menambahkan, bila dilantik jadi Ketua KPK nanti, dia yakin Firli akan mundur dari Polri. Sudah ada aturan yang mengatur pengunduran diri Firli karena dia tidak boleh rangkap jabatan.
"Ini (KPK) sudah jadi, kalau ikut milih ya tidak milih mereka. Tapi yang berwenang milih sudah milih mereka. Karena kita hidup bernegara, ya sudah mau apa. Kita tidak boleh karena tidak cocok dengan kita lalu nyempal (memilih jalan lain-red). Ini negara kita, ya kita perbaiki," imbuh Mahfud MD.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana