Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD meminta semua pihak untuk tidak berprasangka buruk pada lima anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Mereka perlu diberi kesempatan untuk membuktikan kinerja sekaligus menepis prasangka buruk yang muncul saat ini.
"Saya tidak kenal satu per satu, saudara jangan underestimate (berprasangka buruk-red) dulu," ungkap Mahfud di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).
Prasangka buruk yang serupa, lanjut Mahfud pernah terjadi pada pemilihan pimpinan KPK lima tahun lalu saat Agus Rahardjo dkk dilantik. Banyak pihak yang mengatakan mereka semua jelek dan KPK akan hancur di bawah kepemimpinan mereka.
Namun pada kenyataanya, kinerja Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Laode M Syarif bagus selama lima tahun terakhir. Mereka mampu menangani sejumlah kasus korupsi.
"Saudara masih ingat, ketika dipilih orang bilang semua jelek. KPK akan hancur di bawah orang ini. Tpi ternyata bagus, bagus kan kerjanya. Jadi mungkin yang begini juga begitu. Karena apa? Yang mendorong bagus atau tidak bagus itu lingkungan, kalau masyarakat mendorong, itu bagus," tandasnya.
Mahfud menambahkan, dirinya memang tidak mengenal Firli Bahuri secara pribadi. Namun dari pengalamannya bertemu Kapolda Sumatra Selatan (sumsel) tersebut beberapa waktu lalu, Firli merupakan pribadi yang baik.
"Kesan saya baik, saya tidak tahu banyak. Tapi menurut saya cara bergaulnya cukup, tidak norak gitu ya, cukup baik, cukup indonesiawi. Tapi kasus-kasus hukum lain saya tidak tahu. Karena saya tidak mengikuti," ungkapnya.
Selain Firli, pimpinan lain seperti Nurul Ghufron juga bagus. Nurul merupakan akademisi yang memiliki pengalaman di politik bersama Mahfud di Badan Legislatif DPR.
"Lili Pintauli Siregar juga bagus," ungkapnya.
Baca Juga: Mahfud MD: Kalau Bisa Ditunda, Minta BJ Habibie Jangan Dipanggil Dulu
Mahfud menambahkan, bila dilantik jadi Ketua KPK nanti, dia yakin Firli akan mundur dari Polri. Sudah ada aturan yang mengatur pengunduran diri Firli karena dia tidak boleh rangkap jabatan.
"Ini (KPK) sudah jadi, kalau ikut milih ya tidak milih mereka. Tapi yang berwenang milih sudah milih mereka. Karena kita hidup bernegara, ya sudah mau apa. Kita tidak boleh karena tidak cocok dengan kita lalu nyempal (memilih jalan lain-red). Ini negara kita, ya kita perbaiki," imbuh Mahfud MD.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO