Suara.com - Ribuan mahasiswa gabungan dari perguruan tinggi Sesumatera Selatan memblokir Jalan di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan, Selasa (24/9/2019). Jalan POM IX merupakan bagian dari aksi demonstrasi mereka.
Ribuan mahasiswa tersebut berkumpul di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan sekitar pukul 10.00 WIB, mereka menutup akses jalan sembari berorasi, massa sempat merobohkan pagar sebelum akhirnya dihalau mundur polisi.
"Mahasiswa menolak pelemahan KPK dalam bentuk apapun," kata salah seorang mahasiswa saat berorasi.
Selain menolak pemahan KPK, mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap RUU KUHP, kabut asap, kekerasan di Papua, konflik agraria, RUU Pertanahan, RUU PKS, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan, represi aparat, RUU Ketenagakerjaan, dan pemindahan Ibukota Negara.
Massa didominasi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang memakai jaket alma mater berwarna biru muda dan almamater Universitas Sriwijaya berwarna kuning, massa juga membawa berbagai bendera ormawa dan spanduk berisi kalimat protes.
Aksi mahasiswa tersebut bertetapatan dengan pelantikan anggota DPRD Sumatera Selatan periode 2019-2023 yang akan dilantik pukul 14.00 WIB, tampak halaman Kantor DPRD Sumsel dipenuhi karangan bunga dan sudah steril dari berbagai aktivitas.
Aksi mahasiswa mendapat pengamanan kerat dari aparat keamanan gabungan polisi dan TNI, nampak mobil water canon parkir tepat di depan barisan mahasiswa yang menduduki jalan.
"Kawan-kawan kami sudah melakukan aksi di beberapa daerah, maka kami merasa sangat perlu merapatkan barisan dengan menggelar aksi juga," ujar salah seorang mahasiswa Universitas Sriwijaya, M Rafiq.
Hingga pukul 11.40 WIB mahasiswa masih bertahan memblokade jalan.
Pada sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto, telah menyerukan mahasiswa agar jangan turun ke jalan melainkan menggelar dialog dengan pemangku kepentingan dalam menyuarakan aspirasi mereka. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!