Hasil Keringat Sendiri, Petani Bagikan Nasi Bungkus ke Mahasiswa di DPR

Suara.com - Serikat Petani Indonesia (SPI) turut bergabung melakukan aksi bersama para mahasiswa di depan gedung DPR RI. Saat aksi berlangsung, para petani turut membagikan nasi bungkus untuk santap siang para mahasiswa.

Pantauan Suara.com, orator dari SPI meminta untuk rekan-rekan petaninya membagikan nasi bungkus yang telah disediakan dalam kantong kresek. Para mahasiswa mengoper makanan itu ke rekannya yang lain.

Orator tersebut menyatakan nasi bungkus itu bukan bentuk bayaran untuk mengikuti aksi. Ia bahkan menegaskan nasi yang dibagikan itu merupakan hasil dari padi yang mereka tanam.

"Ini nasi bukan seperti yang ramai diberitakan. Ini hasil keringat kami para petani, kami yang mengolah sendiri," ujar orator tersebut di gedung DPR RI, Selasa (24/9/2019).

Lauk yang disediakan seperti mie goreng, tempe orek, dan gorengan dan dibungkus dengan kertas nasi. Orator tersebut berharap agar para mahasiswa menikmatinya.

"Semoga makanan yang kami olah sendiri ini sesuai dengan lidah para mahasiswa," kata orator tersebut.

Aksi ini dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai universitas dan masyarakat sipil. Mereka menuntut beberapa poin yang kerap menjadi kontroversi di lingkup pemerintahan dan legislatif.

Tujuh poin menjadi tuntutan massa aksi. Di antaranya menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Ketenegakerjaan. Lalu mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA. Massa juga menuntut agar RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Selain itu, Pimpinan KPK terpilih juga diminta agar dibatalkan karena dianggap bermasalah. Pihak TNI dan Polri juga diminta agar tidak menduduki jabatan sipil.

Baca Juga: Aksi Demo Mahasiswa UP: Kuliah Pindah ke DPR, Kosongkan Kampus!

Massa mendorong penghentian kriminalisasi aktivis. Ada juga tuntutan mengenai Karhutla di beberapa wilayah. Pihak pembakar hutan diminta agar segera dipidanakan dan dicabut izinnya.

Terkait kemanusiaan, massa meminta agar pelanggaran HAM dituntaskan, pelanggar dari lingkup pejabat ditindak dan hak-hal korban dipulihkan.