Suara.com - Aksi kekerasan aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang menggelar aksi menolak UU KPK, RKUP dan aturan kontroversial lainnya terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/9/2019).
Sejumlah polisi tanpa melepas sepatu memasuki masjid untuk mengejar mahasiswa yang kabur ketika bentrok.
Hal tersebut terekam dalam video amatir yang belakangan viral di media-media sosial.
Pada video yang diunggah akun Instagram @makssar_iinfo, tampak polisi membawa pentungan mengejar mahasiswa serta mahasiswi di dalam masjid.
"Polisi menangkap mahasiswa sampai masuk ke dalam mesjid. Hal ini buntut dari bentrokan mahasiswa dan aparat kepolisian sore tadi. Lokasi : Kota Makassar," tulis keterangan @makassar_iinfo.
Kontan video itu menjadi sorotan warganet. Mereka mayoritas mengecam perlakuan polisi yang tak menghormati masjid serta melakukan kekerasan terhadap mahasiswa.
Berdasarkan informasi yang terhimpun, peristiwa itu terjadi di masjid dekat gedung DPRD Sulawesi Selatan.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Choirul Anam, mengakui, sudah mengetahui dan menerima video tersebut.
Karenanya, dia meminta aparat kepolisian menghentikan tindakan kekerasan, dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa yang menolak sejumlah rancangan undang-undang bermasalah.
Baca Juga: Masih Bertahan di Depan Hotel Sultan, Mahasiswa Siap Balik Lagi ke DPR
"Tindakan berlebihan tidak hanya akan melahirkan pelanggaran HAM, namun lebih jauh akan berpotensi mengancam aksi damai itu sendiri," kata Choirul Anam, Selasa malam.
Menurut Choirul, aparat kepolisian harusnya belajar dari penanganan demonstrasi dalam peristiwa Pemilu 21-24 Mei 2019 kemarin di Kantor Bawaslu, Sarinah, Jakarta.
"Pengalaman dalam peristiwa 21 - 24 mei di depan Bawaslu harusnya dapat dijadikan pelajaran dan perbaikan penanganannya yg dilakukan oleh kepolisian. Yaitu bagaimana polisi mengahadapi mahasiswa atau pendemo dengan baik," jelasnya.
Komnas HAM juga berharap Profesi dan Pengamanan Polri harus bertindak adil dalam melakukan investigasi jika ada tindakan yang berlebihan oleh aparat di aksi demonstrasi mahasiswa hari ini.
"Untuk tindakan penggunaaan kewenangan yg berlebihan, tim Propam Kepolisian harus melakukan investigasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua tindakan berlawanan dengan pedoman penanganan akan ditindak sesuai dengan hukum," kata Choirul.
Berita Terkait
-
Kominfo Bantah Kabar Pembatasan Akses Twitter
-
Pos Polisi Palmerah Dibakar Massa, Demonstran Nyanyi Dua Lima Jigo Jokowi
-
Komnas HAM: Polisi Hentikan Kekerasan Terhadap Demonstran Mahasiswa
-
Polisi Pukul Mundur Mahasiswa, POMNAS 2019 Diramaikan Penonton Dadakan
-
Ricuh Unjuk Rasa Mahasiswa di Solo, Sejumlah Fasilitas Gedung DPRD Rusak
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Gunung Karangetang Erupsi, Lontarkan Material Bikin Langit Siau Membara
-
Tragedi Pantura Indramayu, Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Bertambah Jadi 10 Orang
-
Pikap Warkidi Dihantam Truk di Pantura Indramayu: 3 Penumpang Tewas, Belasan Orang Luka-Luka
-
Prabowo Kritik Teori Neolib: Katanya Kakayaan Menetes ke Bawah, Kalian Percaya?
-
Ketua Umum FKDT Apresiasi Langkah Presiden Redakan Polemik Kasus Febrie Adriansyah
-
Kebakaran Maut di Pulogadung, 3 Orang Tewas Saat Tidur Lelap
-
Prabowo Kecam Pemimpin Provokator Ajak Bakar-bakar: Saya Percaya Hukum Karma
-
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
-
Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis
-
Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua