Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut aktivitas para buzzer pendukung Presiden Jokowi di media-media sosial justru merugikan kepala negara.
Ia mengimbau agar para buzzer atau pendukung Jokowi di media-media sosial membangun situasi yang positif, bukan sebaliknya dan merugikan.
"Emosi yang terbangun para buzzer itu merugikan. Jadi ya yang perlu dibangun emosi positif lah," ujar Moeldoko di Jakarta, Jumat (4/9/2019).
Mantan Panglima TNI itu menuturkan, para buzzer bergerak tidak dalam satu komando, melainkan masing-masing.
Kendati demikian, ia sudah berkomunikasi dengan influencer dan tokoh-tokoh relawan pendukung Jokowi agar menggunakan bahasa yang baik dan tidak saling menyakiti melalui media sosial.
"Saya juga berbicara (kepada buzzer), sudahlah, kita bangsa besar yang harus saling gotong-royong dalam segala hal. Bahkan dalam membangun perasaan bersama juga perlu gotong-royong. Kalau enggak nanti repot," kata dia.
Lebih jauh Moeldoko menilai, buzzer kekinian tak lagi diperlukan. Yang diperlukan adalah dukungan politik, tapi bukan bertipe destruktif.
"Kalau buzzer selalu melemparkan kata-kata yang tidak enak didengar, tidak enak di hati, nah itulah destruktif. Seperti itu sudah tak diperlukan. Semangat mendukung idolanya tetap dipertahankan, tapi semangat untuk membangun kebencian harus dihilangkan," kata Moeldoko.
Baca Juga: Istana Bantah Tudingan Pemerintah Gunakan Buzzer
Ketika ditanya apakah para buzzer perlu ditertibkan saat ini, Moeldoko mengatakan pihaknya tak memunyai kemampuan tersebut.
"Sebab mereka bergerak tanpa dikomando. Tidak ada struktur sama sekali,” tukasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Didesak Cabut Status Hukum Aktivis Papua, Istana: Jangan Buru-buru
-
Desakan Perppu KPK, Moeldoko: Bukan Cuma Mahasiswa yang Didengar Presiden
-
Istana Bantah Tudingan Pemerintah Gunakan Buzzer
-
Soal Kakak Pembina Buzzer Jokowi, Begini Kata Moeldoko
-
Temui Moeldoko, Perwakilan Mahasiswa Desak Presiden Keluarkan Perppu KPK
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu