Suara.com - Tidak memiliki kursi di pimpinan DPR tak membuat PKS merasa kehilangan arah. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mardani Ali Sera menyatakan partainya akan konsisten untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"PKS akan istiqomah mengawal demokrasi yang tegak di Indonesia melalui proses check and balance," kata Mardani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/10/2019), dilansir Antara.
Mardani mengatakan keterpilihan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani sebagai ketua DPR dan politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR telah melalui proses yang sesuai dengan aturan.
Posisi ketua DPR dan ketua MPR untuk PDI Perjuangan dan Partai Golkar tidak menjadi masalah. Menurut Mardani, demokrasi selalu memberi hak kepada pemenang pemilu untuk mendapatkan porsinya.
"Karena itu, PKS konsisten menjadi oposisi. Pertarungan ke depan adalah kompetisi karya dan gagasan," tuturnya.
Mardani mengatakan menjadi pemimpin bukan berada karena mendapatkan posisi, melainkan karena prestasi, kontribusi, dan memiliki kekuatan untuk berkorban.
Tentang sikap partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno pada Pemilihan Presiden 2019 yang kemungkinan akan merapat menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Mardani mempersilakan mereka untuk memutuskan.
"Hidup cuma sekali. Sayang kalau tidak berbuat optimal. Daripada menjadi buih, lebih enak menjadi arus," katanya.
Sebanyak 575 anggota DPR dari sembilan partai politik dan 136 anggota DPD dari 34 provinsi telah dilantik pada Selasa (1/10).
Baca Juga: Masih Pegang Keputusan Lama, PKS Bertahan di Luar Pemerintahan Jokowi
Pimpinan DPR, DPD, dan MPR telah dipilih dan ditetapkan. DPR diketuai Puan Maharani, DPD diketuai La Nyalla Mattalitti, dan MPR diketuai Bambang Soesatyo. [ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT