Suara.com - Analis Media Sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, angkat bicara ketika ditanya soal bayaran seorang buzzer, terutama di pemilihan umum 2019 kemarin.
Awalnya, presenter Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One Karni Ilyas mengungkit sejumlah partai yang menggunakan jasa pelaku buzzer pada kontestasi Pemilu 2019 kemarin.
Kemudian, Karni Ilyas menanyakan bayaran yang diterima para pelaku buzzer tersebut, terutama yang digunakan parpol ketika Pemilu 2019.
"Itu kalau (buzzer) yang dibayar itu, per akun atau per tweet dibayar berapa?" ujar Karni Ilyas dalam acara ILC TV One bertajuk "Siapa yang Bermain Buzzer?" yang ditayangkan Selasa (8/10/2019).
Mulanya, Ismail menjawab tidak tahu. "Wah kalau (bayaran) itu saya enggak tahu," jawab Ismail singkat. Namun, Karni Ilyas kemudian mencecar dengan menyebutkan angka.
"Sebagai analis sudah menganalisa sampai ke sana, katanya 3 juta (rupiah), koordinator gajinya 9 juta (rupiah) atau berapa?" tanya Karni Ilyas.
Menjawab pertanyaan itu, Ismail mengaku memang ada penelitian yang menunjukkan hal tersebut. Tapi, dia mengaku tidak pernah melihat proposal atau struk sehingga tak bisa menggunakan sumber sendiri.
"Itu kalau saya bilang penelitian ada yang menunjukkan itu tapi saya sendiri tidak pernah melihat proposal atau struk jadi saya tidak bisa menggunakan sumber saya sendiri," kata Ismail.
Mana yang lebih banyak pakai buzzer?
Baca Juga: Lebih Banyak Buzzer Kubu 01 atau 02, Analis Medsos Singgung Emak-emak
Ismail menjelaskan tidak semua partai politik pada Pemilu 2019. Menurut dia, ada sejumlah partai senior yang memilih menggunakan cara lain. Justru, partai itu meraup suara lebih banyak.
"Tidak semua Bang Karni, ada beberapa partai yang sudah tua dan mereka nggak peduli dengan sosial media. Mereka pakai cara lain. Dan, terbukti mereka mendapatkan suara lebih banyak ketimbang mereka yang menggunakan media sosial," ujar Ismail Fahmi.
Lantas, Karni Ilyas pun meminta informasi soal kubu mana dalam Pilpres 2019 kemarin yang paling banyak menggunakan buzzer. Seperti diketahui, kubu 01 adalah Joko Widodo dan Maruf Amin, kubu 02 adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Waktu pemilu kemarin, antara kubu 01 dan kubu 02, mana yang lebih banyak buzzer-nya?" tanya Karni Ilyas seperti dikutip Suara.
Ditanya seperti itu, Ismail mesem-mesem. Dia menjawab sambil tersenyum. Menurut dia, kedua kubu memiliki buzzer yang sama banyaknya.
"Saya nggak bisa bilang yang mana gitu. Saya bilang dua-duanya ini memiliki buzzer yang sama banyak," terang Ismail Fahmi.
Berita Terkait
-
Diprotes Ali Ngabalin, Pemred Koran Tempo: Fungsi Pers untuk Kritik
-
Lebih Banyak Buzzer Kubu 01 atau 02, Analis Medsos Singgung Emak-emak
-
Babe Haikal Kritik ILC Terkait Ninoy Karundeng, Begini Respons Karni Ilyas
-
Momen Menkumham Bentak Perwakilan Mahasiswa di ILC, Ini Pemicunya
-
Gara-gara Kutipan, Karni Ilyas Disebut Andi Arief Wartawan Kardus
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat