Suara.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin protes kepada Pemimpin Redaksi (Pemred) Koran Tempo terkait buzzer.
Ia menuding Tempo menggiring opini publik supaya memercayai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendalikan sendiri para buzzer pro-pemerintah.
"Budi, dengar baik-baik ini," kata Ali Ngabalin di program Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan tvOne pada Selasa (8/10/2019).
"Saya baca pelan-pelan ini. 'Presiden Joko Widodo harus segera menertibkan para buzzer yang sulit dipercaya, yang sulit dipercaya keberadaannya tidak presiden ketahui, jika bukan ia kendalikan.' Kalimat apa itu yang Anda maksudkan? Kawanku, berikanlah pencerahan kepada rakyat Indonesia. Kenapa Anda mengambil satu kesimpulan dan Anda memberikan kesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo mengendalikan buzzer-buzzer bayaran itu?" lanjutnya.
Ia menilai, tulisan dari Tempo itu merupakan kejahatan yang telah mencederai nama kepala negara.
Dirinya juga meminta Tempo untuk tak menyampaikan bantahan, melainkan mengubah sikap dan tidak memakai kuasa media untuk menyerang presiden.
Meski begitu, Budi Setyarso tetapi diberi waktu untuk menanggapi pernyataan Ali Ngabalin itu oleh Presiden ILC Karni Ilyas.
Budi Setyarso menegaskan, media yang ia pimpin tak pernah memiliki niat buruk dalam memproduksi artikel.
Terlebih, kata dia, pers memang memiliki fungsi untuk mengutarakan kritik terhadap pemerintahan.
Baca Juga: Sempat Ditegur Tempo, Akun Gerindra Plagiat Lagi?
"Kami melakukan fungsi ini tidak berdasarkan niat buruk mencederai kepala negara. Ini adalah satu fungsi pers untuk selalu mengajukan kritik. Bahwa kalau bahasanya dianggap menyinggung, saya kira itu penafsiran dari setiap orang mungkin bisa berbeda-beda," ujar Budi Setyarso.
"Saya garisi, kami tidak pernah menulis sesuatu di media berdasarkan niat buruk karena itu memang diatur oleh Dewan Pers," imbuhnya.
Dalam program tersebut, wartawan senior itu juga telah menjelaskan bahwa tulisan dalam Opini Tempo memuat kritik supaya Jokowi menertibkan para pendukungnya agar tidak menebarkan narasi negatif yang disinformatif.
Ia juga mengutip pemberitaan CNN, yang juga dilaporkan media lain, bahwa Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut aktivitas para buzzer pendukung Presiden Jokowi di media sosial justru merugikan kepala negara.
Dilaporkan SUARA.com sebelumnya, Jumat (4/9/2019), Moeldoko mengatakan, "Emosi yang terbangun dari para buzzer itu merugikan. Jadi ya yang perlu dibangun emosi positif lah."
"Betul ada statement dari Pak Moeldoko. Tidak ada sama sekali yang berbeda dengan statement di opini Tempo bahwa memang kita berharap Pak Jokowi menertibkan pendukung, sekali lagi pendukung, bukan menertibkan media sosial," terang Budi Setyarso.
Berita Terkait
-
Lebih Banyak Buzzer Kubu 01 atau 02, Analis Medsos Singgung Emak-emak
-
Babe Haikal Kritik ILC Terkait Ninoy Karundeng, Begini Respons Karni Ilyas
-
Tengku Zul: Periode Kedua Belum Dimulai Tapi Buzzer Sudah Dibuang, Kasihan
-
Ngabalin: Meski Dukung Pemerintah, Penyebar Hoaks Harus Ditertibkan
-
Bilang Buzzer Jokowi Tak Lagi Diperlukan, Moeldoko: Mereka Merugikan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!