Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly sempat menghardik perwakilan mahasiswa saat berdialog di Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One, Selasa (24/9/2019) malam.
Mulanya, Yasonna mengatakan pemerintah dengan legawa dan senang hati menunda pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Tapi, jika masih ada gerakan, Yasonna tegas mempertanyakan motifnya.
"Jadi Bang Karni, saya mau menyampaikan atas nama pemerintah, kita sudah mengambil keputusan, dengan senang hati, dengan legowo, bahwa ini kita tunda. Kalau masa ada upaya mengatakan ini dengan suatu gerakan-gerakan, I question the motives (saya mempertanyakan motifnya--RED)," ujar Yasonna.
Mengenai UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yasonna menegaskan ada mekanisme konstitusi untuk menggugatnya, tapi bukan dengan 'pengadilan jalanan' maupun unjuk rasa.
"Terkait UU KPK, kita kan negara beradab, negara hukum, ada mekanisme konstitusional kok apa yang diambil di jalan sana. Untuk menjatuhkan pemerintah? That's the way you do it? Main paksa? Itu memang caranya? Kalau memang semua orang ingin main paksa dengan caranya sendiri, that's the way you do it to rule a nation? I don't think so! Chaos akan datang," ujar Yasonna.
Menurut Yasonna, masyarakat harus dewasa dalam berpolitik dan menjalankan pemerintah. Yasonna mengatakan pihaknya pun sangat terbuka untuk dikritik. Pun presiden sudah menunjukkan sikap itu.
"Jauh-jauh hari presiden memanggil saya di Istana Bogor untuk setop. Saya mencoba untuk meyakinkan teman-teman DPR, dan teman-teman DPR pun siap, bang Karni. Jadi mengapa kita hura-hura begini?" ujar Yasonna.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Yogyakarta Atiatul Muqtadir, alias Fatur menanggapi pernyataan Yasonna.
Dia mengkritik bahwa pemerintah sering menganggap gerakan-gerakan yang ramai digencarkan sebagai suatu hal yang tidak normal. Sebut saja, tudingan bahwa gerakan mahasiswa yang ditunggangi.
Baca Juga: Demo Mahasiswa di DPR Ricuh, Polisi Dalami Keterlibatan Kelompok Lain
Pun Fatur menegaskan gerakan mahasiswa yang dijalankan saat ini adalah independen. Dia menuding mungkin cara menjalankan roda pemerintahan yang justru tidak normal, bukan gerakannya.
"Pemerintah sering melihat pola-pola gerakan bahwa ketika muncul dan ramai dipandang tidak normal, dituduh ditunggangi dan sebagainya. saya ingin katakan gerakan kita independen. Kenapa sih tidak melihat gelombang massa besar ini bukan gerakannya yang tidak normal, tapi mungkin cara menjalankan pemerintahannya yang tidak normal," ujar Fatur.
Menanggapi jawaban Fatur, Yasonna tampak senyum-senyum sembari mengangguk-ngangguk. Penonton pun bertepuk tangan.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Marganamahendra ikut menimpali. Dia mengatakan bahwa mahasiswa sangat kecewa.
"Kami sangat kecewa ketika pemerintah tidak bisa membantahkan begitu banyaknya permasalahan yang ada di negeri ini..." ujar Manik.
Yasonna pun sempat memotong namun seperti ada masalah pada mic-nya, "Jadi begini dek.."
Berita Terkait
-
Demo Mahasiswa di DPR Ricuh, Polisi Dalami Keterlibatan Kelompok Lain
-
Semalam Kerusuhan, Lewat Stasiun Palmerah Siang Ini Bikin Mata Perih
-
Petugas PPSU Bersihkan Coretan Vandalisme di Kawasan DPR
-
Mahasiswa Digebuki Polisi di DPRD Sumut, Kapolda Janji Selidiki
-
Demo Mahasiswa di Depan DPRD Sulawesi Tengah Rusuh!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara