Suara.com - Santernya berita tentang kasus penganiayaan relawan Jokowi, Ninoy Karundeng, rupanya membuat jengah pendakwah Haikal Hassan Baras, yang akrab disapa Babe Haikal.
Ia pun menyampaikan protes saat dihadirkan dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan tvOne pada Selasa (8/10/2019).
Malam itu, topik yang diperbincangkan Presiden ILC Karni Ilyas dan para tamunya adalah "Siapa yang Bermain Buzzer?"
"Mohon mau kritik Bang Karni sedikit kalau diizinkan," kata Babe Haikal.
"Boleh, boleh sangat," jawab Karni Ilyas.
"Kita lagi bahas buzzer siapa yang bermain, lalu yang ditayangkan terus adalah muka Ninoy yang bengep digebukin. Terjadi framing di semua orang yang nonton acara ini bahwa dia dipukuli oleh satu kelompok," sambungnya.
Babe Haikal lalu mengusulkan di ILC supaya tak hanya menampilkan Ninoy Karundeng, tetapi juga pengurus masjid Al Falah, Pejomoongan, Jakarta Pusat.
Ia menganggap, pengakuan Ninoy Karundeng soal diculik dan disekap tidak benar adanya.
"Nah saya mengusulkan, tampilin juga dong pengurus masjid Al Falah," ucap Babe Haikal.
Baca Juga: Klarifikasi Rizieq Salah Makam, Status Anak Mbah Moen Diunggah Ustaz Haikal
"Ninoy yang ngakunya diculik, kalau diculik kan biasanya dicomot. Ini kan yang datang sendiri kan Ninoy ke situ. Kemudian Ninoy ngakunya disekap. Di mana disekapnya? Diseret bagaimana diseretnya? Kan ada videonya semua. Kalau ditampilin Ninoy sama pengurus Al Falah, itu lebih berimbang deh. Kelihatannya seperti itu," jelasnya.
Setelah itu, Karni Ilyas memberi tanggapan sembari menyebut produser eksekutif atau prodeks, yang menurutnya berwenang atas tindak lanjut dari protes Babe Haikal.
"Saya pikir protes dari Pak Haikal Hassan sudah didengar juga oleh produser eksekutifnya," ucap Karni Ilyas.
Lalu ia melanjutkan, tugasnya tidak berkaitan dengan protes Babe Haikal karena ia hanya membawakan acara ILC.
"Malam ini tugas saya membawakan acara, saya enggak nonton apa itu tadi," kata Karni Ilyas sambil tertawa.
"Makasih Bang Karni sebagai presiden kita," balas Babe Haikal.
Berita Terkait
-
Hari Ini, Munarman FPI Diperiksa Kasus Penganiayaan Ninoy Karundeng
-
PDIP Kutuk Pelaku Penganiayaan Relawan Jokowi Ninoy Karundeng
-
Ngaku Mau Dikapak Habib, Novel Bamukmin Ancam Polisikan Ninoy Karundeng
-
Rekam dan Sebar Video Relawan Jokowi Dianiaya, 3 Wanita Ikut Jadi Tersangka
-
Munarman FPI Akan Diperiksa dan 4 Berita Terpopuler Lainnya
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden