Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengucapkan selamat kepada Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin yang akan segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 - 2024. Pelantikan tersebut akan berlangsung pada Minggu (20/10/2019) besok pukul 14.30 WIB.
"Muhammadiyah menyampaikan selamat menjalankan amanah dan menjadi pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu kelompok," ujar Haedar usai acara "Konsolidasi Persyarikatan - Pidato Kebangsaan Muhammadiyah untuk Bangsa, UMP untuk Indonesia" di Aula A.K. Anshori, Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Jawa Tengah, Sabtu (19/10/2019).
Haedar kemudian meminta pada Jokowi - Ma'ruf untuk bisa merangkul semua pihak.
"Dan rengkul lah semua kekuatan masyarakat," kata dia.
Dalam konteks itu, kata dia, pihaknya juga meminta masyarakat untuk legawa, baik melalui kritikan maupun memberikan dukungan, harus tetap dalam proporsi satu keluarga besar Indonesia.
"Jangan ada perbedaan-perbedaan politik yang membuat Indonesia malah menjadi kehilangan kesempatan untuk produktif. Tetapi tentu pemerintah juga harus mau mendengar aspirasi masyarakat sehingga selalu ada perbaikan-perbaikan," katanya.
Ia mengaku yakin dengan semangat kebersamaan, Indonesia dalam lima tahun ke depan akan lebih maju.
Lebih lanjut, Haedar mengharapkan pelantikan Jokowi - Maruf besok berjalan dengan baik, lancar, serta sukses karena menyangkut kesuksesan dan ciri dari kematangan dalam berdemokrasi.
Saat menyampaikan pidato kebangsaan, Haedar menceritakan tentang peran Muhammadiyah dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga: Bukan Parpol Pendukung Jokowi di Pilpres, Gerindra Siap Jadi Penyeimbang
Selain itu, dia juga memaparkan kondisi perpolitikan di Indonesia saat sekarang termasuk adanya keinginan sejumlah pihak untuk dilakukan kembali amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara itu, Rektor UMP Anjar Nugroho mengatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf telah dipilih secara sah dan konstitusional.
"Kita harus menghargai proses itu (pilpres), kita dukung bersama. Tetapi yang perlu diingat bahwa perjalanan pemerintah tetap ada yang mengontrol sehingga proses demokratisasi, perjalanan pemerintahan pun akan bisa berjalan dengan baik karena 'check and balances'," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu