Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengucapkan selamat kepada Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin yang akan segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 - 2024. Pelantikan tersebut akan berlangsung pada Minggu (20/10/2019) besok pukul 14.30 WIB.
"Muhammadiyah menyampaikan selamat menjalankan amanah dan menjadi pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu kelompok," ujar Haedar usai acara "Konsolidasi Persyarikatan - Pidato Kebangsaan Muhammadiyah untuk Bangsa, UMP untuk Indonesia" di Aula A.K. Anshori, Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Jawa Tengah, Sabtu (19/10/2019).
Haedar kemudian meminta pada Jokowi - Ma'ruf untuk bisa merangkul semua pihak.
"Dan rengkul lah semua kekuatan masyarakat," kata dia.
Dalam konteks itu, kata dia, pihaknya juga meminta masyarakat untuk legawa, baik melalui kritikan maupun memberikan dukungan, harus tetap dalam proporsi satu keluarga besar Indonesia.
"Jangan ada perbedaan-perbedaan politik yang membuat Indonesia malah menjadi kehilangan kesempatan untuk produktif. Tetapi tentu pemerintah juga harus mau mendengar aspirasi masyarakat sehingga selalu ada perbaikan-perbaikan," katanya.
Ia mengaku yakin dengan semangat kebersamaan, Indonesia dalam lima tahun ke depan akan lebih maju.
Lebih lanjut, Haedar mengharapkan pelantikan Jokowi - Maruf besok berjalan dengan baik, lancar, serta sukses karena menyangkut kesuksesan dan ciri dari kematangan dalam berdemokrasi.
Saat menyampaikan pidato kebangsaan, Haedar menceritakan tentang peran Muhammadiyah dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga: Bukan Parpol Pendukung Jokowi di Pilpres, Gerindra Siap Jadi Penyeimbang
Selain itu, dia juga memaparkan kondisi perpolitikan di Indonesia saat sekarang termasuk adanya keinginan sejumlah pihak untuk dilakukan kembali amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara itu, Rektor UMP Anjar Nugroho mengatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf telah dipilih secara sah dan konstitusional.
"Kita harus menghargai proses itu (pilpres), kita dukung bersama. Tetapi yang perlu diingat bahwa perjalanan pemerintah tetap ada yang mengontrol sehingga proses demokratisasi, perjalanan pemerintahan pun akan bisa berjalan dengan baik karena 'check and balances'," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?