Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengucapkan selamat kepada Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin yang akan segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 - 2024. Pelantikan tersebut akan berlangsung pada Minggu (20/10/2019) besok pukul 14.30 WIB.
"Muhammadiyah menyampaikan selamat menjalankan amanah dan menjadi pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu kelompok," ujar Haedar usai acara "Konsolidasi Persyarikatan - Pidato Kebangsaan Muhammadiyah untuk Bangsa, UMP untuk Indonesia" di Aula A.K. Anshori, Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Jawa Tengah, Sabtu (19/10/2019).
Haedar kemudian meminta pada Jokowi - Ma'ruf untuk bisa merangkul semua pihak.
"Dan rengkul lah semua kekuatan masyarakat," kata dia.
Dalam konteks itu, kata dia, pihaknya juga meminta masyarakat untuk legawa, baik melalui kritikan maupun memberikan dukungan, harus tetap dalam proporsi satu keluarga besar Indonesia.
"Jangan ada perbedaan-perbedaan politik yang membuat Indonesia malah menjadi kehilangan kesempatan untuk produktif. Tetapi tentu pemerintah juga harus mau mendengar aspirasi masyarakat sehingga selalu ada perbaikan-perbaikan," katanya.
Ia mengaku yakin dengan semangat kebersamaan, Indonesia dalam lima tahun ke depan akan lebih maju.
Lebih lanjut, Haedar mengharapkan pelantikan Jokowi - Maruf besok berjalan dengan baik, lancar, serta sukses karena menyangkut kesuksesan dan ciri dari kematangan dalam berdemokrasi.
Saat menyampaikan pidato kebangsaan, Haedar menceritakan tentang peran Muhammadiyah dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga: Bukan Parpol Pendukung Jokowi di Pilpres, Gerindra Siap Jadi Penyeimbang
Selain itu, dia juga memaparkan kondisi perpolitikan di Indonesia saat sekarang termasuk adanya keinginan sejumlah pihak untuk dilakukan kembali amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara itu, Rektor UMP Anjar Nugroho mengatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf telah dipilih secara sah dan konstitusional.
"Kita harus menghargai proses itu (pilpres), kita dukung bersama. Tetapi yang perlu diingat bahwa perjalanan pemerintah tetap ada yang mengontrol sehingga proses demokratisasi, perjalanan pemerintahan pun akan bisa berjalan dengan baik karena 'check and balances'," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Istimewa! Eks Jampidsus Febrie Ditahan Tanpa Rompi Pink dan Tangan Tak Diborgol
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Merawat Koperasi agar Berdaya Melampaui Dinamika Politik
-
55 Karya Desain Dunia dari SaloneSatellite Permanent Collection Dipamerkan di Indonesia
-
Ribuan Orang di Dunia Jadi Korban Phishing Kratos, Pengelola Dibekuk di Pontianak
-
Usia 35 Tahun Sudah Punya 5 SPBU, Herman Deru Ungkap Kebiasaan yang Mengubah Hidupnya
-
Terkuak! Pengemudi Alphard Arogan ke Satpam di Bundaran HI Ternyata Anggota Polda Jabar
-
Napi Kasus Narkoba Pekanbaru Kabur saat Berobat, Petugas Pengawal ke Mana?
-
Hinca Panjaitan Sebut Perkara Kredit Tak Layak Diproses sebagai Korupsi
-
Mahfud MD Bantah Kejagung soal Febrie: Tak Pernah Ada Pelimpahan Kasus Asabri dari Polisi