Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UIA), Ujang Komarudin menilai kesiapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjadi oposisi sebagai bentuk kekecewaan. Ujang menyebut Surya Paloh kecewa lantaran Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut Ujang, kekecewaan Surya Paloh kepada Jokowi lantaran Gerindra dan Prabowo dinilai begitu saja masuk pemerintahan tanpa ada perjuangan dalam memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sedangkan di sisi lain Nasdem sendiri dan Surya Paloh merupakan salah satu partai yang turut memperjuangkan kemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Pertama menandakan kekecewaan, menandakan kekecewaan bahwa Gerindra termasuk Prabowo masuk koalisi Jokowi. NasDem menilai dan menimbang bahwa mereka (Gerindra dan Prabowo) tidak berdarah-darah, tidak berkeringat untuk masuk," kata Ujang kepada Suara.com, Selasa (22/10/2019).
Selain itu, Ujang menilai kekecewaan Surya Paloh tersebut berkaitan dengan terancamnya NasDem untuk tidak mendapatkan posisi Jaksa Agung. Sebab, Jokowi dapat dipastikan akan menempatkan kalangan profesional sebagai Jaksa Agung.
"NasDem juga diusik persoalan Jaksa Agung yang tidak akan diberikan ke NasDem lagi, Pak Jokowi ingin diberikan ke profesional. Itu dua hal menurut saya paling tidak membuat NasDem kecewa dan marah sehingga berpikir berkeinginan ingin menjadi oposisi. Walaupun, belum tentu," ujarnya.
Sebagaiman diketahui, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai peluang Partai Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi akan semakin membuat koalisi pemerintah semakin gemuk. Menurutnya, jika tidak ada oposisi maka pemerintahan Jokowi pun bisa berpeluang ke arah sistem otoritarian.
"Tidak baik kalau tidak ada check and balances, tak lagi oposisi, demokrasi selesai. Negara cenderung akan otoriter dan monarki," kata Surya Paloh usai pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin, Minggu (20/10).
Bahkan, Surya Paloh pun menyampaikan, jika nantinya tidak ada lagi partai penyeimbang, NasDem tak masalah untuk keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," katanya.
Baca Juga: Nasdem Tak Masalah Prabowo Diminta Jokowi Jadi Menteri Bidang Pertahanan
Berita Terkait
-
Prabowo Jadi Menhan, Anggarannya Lebih Besar Dibanding Kementerian Lain
-
Agus Gumiwang dan Politisi PDIP Merapat ke Istana, Bersiap Jadi Menteri?
-
Sri Mulyani Tetap Jadi Menteri Keuangan, Sudah Disetujui Presiden Jokowi
-
Merapat ke Istana, Syahrul Yasin Limpo Ngaku Sudah Izin ke Surya Paloh
-
Sudah Dipanggil Jokowi, Nama Ini Calon Kuat Menteri Ekonomi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya