Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UIA), Ujang Komarudin menilai kesiapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjadi oposisi sebagai bentuk kekecewaan. Ujang menyebut Surya Paloh kecewa lantaran Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut Ujang, kekecewaan Surya Paloh kepada Jokowi lantaran Gerindra dan Prabowo dinilai begitu saja masuk pemerintahan tanpa ada perjuangan dalam memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sedangkan di sisi lain Nasdem sendiri dan Surya Paloh merupakan salah satu partai yang turut memperjuangkan kemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Pertama menandakan kekecewaan, menandakan kekecewaan bahwa Gerindra termasuk Prabowo masuk koalisi Jokowi. NasDem menilai dan menimbang bahwa mereka (Gerindra dan Prabowo) tidak berdarah-darah, tidak berkeringat untuk masuk," kata Ujang kepada Suara.com, Selasa (22/10/2019).
Selain itu, Ujang menilai kekecewaan Surya Paloh tersebut berkaitan dengan terancamnya NasDem untuk tidak mendapatkan posisi Jaksa Agung. Sebab, Jokowi dapat dipastikan akan menempatkan kalangan profesional sebagai Jaksa Agung.
"NasDem juga diusik persoalan Jaksa Agung yang tidak akan diberikan ke NasDem lagi, Pak Jokowi ingin diberikan ke profesional. Itu dua hal menurut saya paling tidak membuat NasDem kecewa dan marah sehingga berpikir berkeinginan ingin menjadi oposisi. Walaupun, belum tentu," ujarnya.
Sebagaiman diketahui, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai peluang Partai Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi akan semakin membuat koalisi pemerintah semakin gemuk. Menurutnya, jika tidak ada oposisi maka pemerintahan Jokowi pun bisa berpeluang ke arah sistem otoritarian.
"Tidak baik kalau tidak ada check and balances, tak lagi oposisi, demokrasi selesai. Negara cenderung akan otoriter dan monarki," kata Surya Paloh usai pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin, Minggu (20/10).
Bahkan, Surya Paloh pun menyampaikan, jika nantinya tidak ada lagi partai penyeimbang, NasDem tak masalah untuk keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," katanya.
Baca Juga: Nasdem Tak Masalah Prabowo Diminta Jokowi Jadi Menteri Bidang Pertahanan
Berita Terkait
-
Prabowo Jadi Menhan, Anggarannya Lebih Besar Dibanding Kementerian Lain
-
Agus Gumiwang dan Politisi PDIP Merapat ke Istana, Bersiap Jadi Menteri?
-
Sri Mulyani Tetap Jadi Menteri Keuangan, Sudah Disetujui Presiden Jokowi
-
Merapat ke Istana, Syahrul Yasin Limpo Ngaku Sudah Izin ke Surya Paloh
-
Sudah Dipanggil Jokowi, Nama Ini Calon Kuat Menteri Ekonomi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
Terkini
-
Gaji ASN Pemprov Gorontalo Macet, Gubernur Gusnar Ismail Sampaikan Permohonan Maaf
-
Terjebak Tiga Hari di Tengah Ancaman OPM, 18 Karyawan Freeport Dievakuasi TNI
-
Usai Resmikan Sekolah Rakyat, Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke Balikpapan dan IKN
-
Indonesia Dilanda 2.139 Bencana di 2025: Didominasi Banjir dan Tanah Longsor
-
Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Bukan Salah Orang Tuamu, Memang Negara Belum Mampu Beri Terbaik
-
Rismon Desak Klarifikasi Jujur Usai Eggi Sudjana Disebut Minta Maaf dan Rangkul Jokowi di Solo
-
Bivitri Susanti Nilai Pilkada Tidak Langsung Berisiko Membuat Pemimpin Abai ke Rakyat
-
Fakta di Balik Siswa Sekolah Rakyat: 67 Persen dari Keluarga Berpenghasilan di Bawah Rp1 Juta
-
Pelapor Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dipanggil Polda, Laporan Eggi Sudjana Dicabut?
-
Tok! Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim, Sidang Korupsi Chromebook Lanjut ke Pokok Perkara