Seskab Teddy Bantah Keras Isu MBG Habiskan Anggaran Pendidikan: Narasi Keliru!

Suara.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons munculnya narasi dari sejumlah pihak yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga membuat sekolah terbengkalai dan guru tidak mendapat perhatian.

Teddy menyebut narasi tersebut keliru. Ia lantas meluruskan dan memberikan penjelasan.

"Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru.

Jadi, singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Mengenai anggaran program MBG, Teddy menegaskan alokasi anggaran sudah merupakan hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR melalui Badan Anggaran atau Banggar.

"Pada September kalau tidak salah, untuk digunakan di 2026. Termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini," kata Teddy.

Teddy menjawab pertanyaan sejumlah pihak, apakah program MBG mengurangi program pendidikan?

"Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah," kata Teddy.

Ia mencontohkan program pendidikan periode sebelumnya yang tetap berjalan, semisal Kartu Indonesia Pintar.

Baca Juga: DPR Resmi Masukkan Anggaran Makan Bergizi Gratis ke Pos Pendidikan, Segini Angkanya!

Bukan hanya meneruskan program yang sudah ada, Teddy berujar Presiden Prabowo menambahkan program pendidikan, semisal Sekolah Rakyat.

"Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di Sekolah Rakyat. Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan bergizi, dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu, dalam satu tahun saja, sudah hampir 16.000 sampai 22.000 siswa. Ada 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah," tutur Teddy.

Sementara mengenai pandangan yang menyebut sekolah terbengkalai, Teddy menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan permasalahan yang sudah ada sejak dahulu.

"Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik. Dan Anda harus ingat, sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu. Jadi, SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota," kata Teddy.

"Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi," sambung Teddy.

Teddy menyebutkan pada 2025, sekitar 16.000 sekolah sudah direnovasi.