Seskab Teddy Bantah Keras Isu MBG Habiskan Anggaran Pendidikan: Narasi Keliru!

Suara.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons munculnya narasi dari sejumlah pihak yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga membuat sekolah terbengkalai dan guru tidak mendapat perhatian.

Teddy menyebut narasi tersebut keliru. Ia lantas meluruskan dan memberikan penjelasan.

"Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru.

Jadi, singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Mengenai anggaran program MBG, Teddy menegaskan alokasi anggaran sudah merupakan hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR melalui Badan Anggaran atau Banggar.

"Pada September kalau tidak salah, untuk digunakan di 2026. Termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini," kata Teddy.

Teddy menjawab pertanyaan sejumlah pihak, apakah program MBG mengurangi program pendidikan?

"Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah," kata Teddy.

Ia mencontohkan program pendidikan periode sebelumnya yang tetap berjalan, semisal Kartu Indonesia Pintar.

Baca Juga: DPR Resmi Masukkan Anggaran Makan Bergizi Gratis ke Pos Pendidikan, Segini Angkanya!

Bukan hanya meneruskan program yang sudah ada, Teddy berujar Presiden Prabowo menambahkan program pendidikan, semisal Sekolah Rakyat.

"Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di Sekolah Rakyat. Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan bergizi, dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu, dalam satu tahun saja, sudah hampir 16.000 sampai 22.000 siswa. Ada 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah," tutur Teddy.

Sementara mengenai pandangan yang menyebut sekolah terbengkalai, Teddy menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan permasalahan yang sudah ada sejak dahulu.

"Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik. Dan Anda harus ingat, sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu. Jadi, SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota," kata Teddy.

"Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi," sambung Teddy.

Teddy menyebutkan pada 2025, sekitar 16.000 sekolah sudah direnovasi.

"Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen," kata Teddy.

Selain Sekolah Rakyat, Teddy menyampaikan program pendidikan yang dijalankan di pemerintahan Prabowo, yakni pengadaan TV digital untuk digitalisasi pembelajaran siswa dan guru di sekolah. Pada 2025, sudah ada 280.000 TV yang didistribusikan ke 280.000 sekolah, dan jumlahnya akan ditingkatkan.

"Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan. Jadi, saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan, semua program berjalan dan bahkan ditambah," kata Teddy.

Selanjutnya, Teddy menjawab ihwal anggapan yang menyebut guru tidak diperhatikan. Teddy memberi contoh bahwa pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan guru, contohnya insentif untuk guru honorer.

Ia mengatakan meski secara kewenangan guru honorer ada di bawah pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat memberi insentif.

"Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif dan baru naik di zaman Presiden Prabowo, menjadi Rp400 ribu. Jadi Anda bayangkan, selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu. Menjadi Rp400 ribu," kata Teddy.

Perhatian berikutnya dari pemerintah kepada guru, yakni pemberian tunjangan guru non-ASN.

"Jumlahnya berapa? Dari Rp1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp2 juta," kata Teddy.

Teddy menyampaikan saat ini mekanisme pemberian tunjangan honor kepada guru dilakukan melalui transfer langsung kepada guru, dari yang sebelumnya melalui daerah. Instruksi tersebut diminta langsung oleh kepala negara pada tahun lalu.

"Jadi yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi, atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya," kata Teddy.

Teddy sekaligus memberikan tanggapan perihal kritik dari PDI Perjuangan terkait anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang masuk dalam anggaran pendidikan sebagaimana Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun 2026.

"Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp769,1 triliun itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak isinya, peruntukannya. Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira," tutur Teddy.

"Dan tadi, semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan," tandasnya.