Suara.com - Pemerintah daerah diminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berperan aktif setelah terjadi aksi kekerasan, seperti yang terjadi di Jayapura dan Wamena, Papua.
"Pascainsiden di Jayapura dan Wamena, sudah tentu Mendagri bersama pemerintah daerah harus mengambil peran, tidak hanya rekan-rekan TNI dan Polri," katanya seperti diberitakan Antara di Timika, Jumat (25/10/2019).
Sehubungan dengan hal itu, Mendagri Tito telah dan akan melakukan koordinasi dengan para pemimpin di Papua dan Papua Barat.
"Tadi saya koordinasi dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, juga dengan Bupati Mimika (Eltinus Omaleng) dan jajaran di Timika. Selanjutnya esok kami akan berkoordinasi juga dengan Bupati Jayawijaya di Wamena. Saya pribadi mengenal baik Bupati John Banua. Demikian pun nanti di Jayapura kami akan berkoordinasi dengan Gubernur Lukas Enembe. Ini semua dalam kapasitas saya bukan lagi sebagai Kapolri tapi sebagai Mendagri selaku pembina pemerintah di daerah," kata dia.
Mendagri Tito juga menilai positif kunjungan kerja perdananya ke Papua bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Pelaksana Tugas Kapolri Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo bersama rombongan.
"Ini pas sekali, ada Panglima TNI, ada Plt Kapolri, dan ada saya sebagai Mendagri. Tentu kami harus melakukan sinkronisasi agar upaya pemulihan kembali situasi di Papua bisa dilakukan secepatnya," kata mantan Kapolri itu.
Ia mengatakan Presiden Jokowi bersama rombongan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan Papua Barat mulai Sabtu (26/10).
"Beliau ingin datang ke Papiua sesegera mungkin, terutama mengunjungi Wamena dan Jayapura, sekaligus meresmikan Jembatan Holtekamp. Beliau ingin hadir di Wamena untuk memberikan kesan bahwa pemerintah sangat peduli dengan situasi yang terjadi di sana. Saya kira perhatian Beliau ke Papua sangat besar," kata dia.
Selain berkunjung ke Wamena dan Jayapura, Presiden Jokowi bersama rombongan akan melawat ke Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat serta Kabupaten Kaimana dan Fakfak guna meninjau proyek Jalan Trans Papua.
Baca Juga: Mendagri Tito Minta Seluruh PNS Jadi Pelayan Masyarakat
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor