Suara.com - Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim melayangkan kritik terhadap Menteri Agama Fachrul Razi yang sempat mengaku bukan menteri yang hanya mengurusi agama Islam. Pasalnya, Kementerian Agama itu justru lahir untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam.
Fahmi menilai kalau ucapan Fachrul tersebut memang rasional. Namun, Fahmi meminta agar eks Wakil Panglima TNI untuk lebih seksama melihat sejarah dari Kementerian Agama itu sendiri.
"Mohon maaf, saya mengkritik sedikit, meskipun kalau banyak-banyak agak takut juga, jenderal soalnya. Ketika mengatakan saya bukan menteri agama Islam, secara nalar, rasional memang," kata Fahmi dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Bikin Kaget' di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).
"Tapi perlu diingat siapapun menteri agama itu, portofolionya sejak awal didirikan adalah untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam untuk menjalankan syariat Islam ketika tujuh kata piagam Jakarta itu dihapus," imbuhnya.
Dalam sejarahnya, ada 7 kata yang dihapus dalam Piagam Jakarta pada pagi 18 Agustus 1945. 7 kata itu ialah "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Seiring berjalannya waktu, Kementerian Agama pun lahir sebagai komitmen politik atas hilangnya 7 kata tersebut.
"Jadi ini tolong dihormati," ujarnya.
Apalagi menurutnya, agama Islam sebagai agama mayoritas sudah termasuk ke dalam urusannya Fachrul sebagai Menag.
"Jadi mohon saya minta statement-statement seperti ini harap di-rem lah, supaya tidak perlu memperdalam luka. NU sudah terluka, ada lagi yang begini," ujarnya.
"Kalau umat Islam merasa, 'oh berarti kamu enggak ngurusin saya? Enggak ngurusin agama Islam, cuma ngurusin masalah semua', itu enggak bisa juga," tandasnya.
Baca Juga: Kini Satu Gerbong, Gerindra Ogah Mau Manut-manut Saja ke Jokowi
Sebelumnya, Fachrul Razi menegaskan bahwa dirinya bukanlah menteri agama Islam yang hanya mengurusi umat muslim.
Hal itu disampaikan Fachrul Razi setelah resmi dilantik Menag di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin.
"Saya kan bukan menteri agama Islam, saya menteri agama Republik Indonesia yang di dalamnya ada 5 agama," kata Fachrul seperti dikutip Antara, Kamis (24/10/2019).
Berita Terkait
-
Kaget Jokowi Pilih Nadiem, Muhammadiyah: Jangan Sampai Dinilai Serampangan
-
Alasan Jokowi Pilih Fachrul Razi Jadi Menteri Agama
-
Jabat Wamenag, Zainut Tauhid Miliki Harta Kekayaan Rp 14,7 Miliar
-
Jadi Wamenag, Zainut Tauhid Diminta Urus Dakwah hingga SDM di Pesantren
-
Peringati Puncak Hari Santri, PWNU Jatim Tak Undang Menag Fachrul Razi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office