Kontroversi Dana Lem Aibon dan Bolpoin, Anies Salahkan Sistem Warisan Ahok

Suara.com - Sejumlah program pengadaan barang dalam RAPBD 2020 DKI Jakarta menjadi kontroversi karena bernilai fantastis.

Misalnya, dana anggaran untuk membeli lem Aibon senilai Rp 82 miliar dan bolpoin Rp 123 miliar. Anies menganggap dua hal itu merupakan komponen dari kegiatan yang belum dibahas sampai rampung.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, persoalan tersebut sebenarnya bersumber pada sistem e-budgeting.

Anies menjelaskan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pihaknya hanya merencanakan sampai kegiatan dan jumlah anggaran.

Sementara sistem e-budgeting mengharuskan pihaknya mencantumkan komponen kegiatan.

E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran buatan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sistem ini dibuat untuk memudahkan Pemprov dalam menyusun anggaran.

Mantan Mendikbud ini menganggap sistem digital ini tidak sepenuhnya otomatis. Menurutnya untuk melakukan verifikasi rancangan anggaran, masih harus dilakukan secara manual.

"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan jadi begini," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Karena harus manual, Anies menyebut banyak anak buahnya yang memasukkan nama komponen kegiatan seadanya, karena belum dibahas.

Baca Juga: Anggaran Beli Kaus untuk Lomba Upacara Capai Rp 200 Juta, Ini Reaksi Anies

Menurutnya jika sistem e-budgeting sudah cukup pintar, seharusnya bisa mendeteksi hal ini.

"Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi untuk kegiatan a,b,c,d. Enggak logis kalau dilakukan dengan angka tidak poposional," jelasnya.

Bahkan, Anies menganggap kejadian serupa juga kerap terjadi sejak sistem ini dibuat. Ia mengaku hanya menerima sistem e-budgeting ini dan masih menuai masalah yang sama.

Anies menegaskan, tidak ingin memberikan hal serupa ke gubernur Jakarta selanjutnya.

"Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," kata dia.