Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat ikut menyoroti polemik besaran anggaran di Pemprov DKI Jakarta soal pengadaan lem aibon dan sejumlah alat tulis kantor (ATK).
Djarot lebih fokus terhadap siapa yang melalukan input data hingga belakangan anggaran tersebut ramai diperbincangkan. Ia pun juga enggan menudingkan kesalahan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Ini bukan semata-mara kesalahan Pak Anies, tapi kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Kendati tak menyalahkan Anies sepenuhnya, namun Djarot mengaku tidak sepaham dengan pernyataan Anies yang condong menyalahkan sistem e-budgeting peninggalan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
“Jadi gini, kalau sistem yang salah itu salahnya di mana? Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput, yang menginput inilah yang harus dievaluasi. Kalaupun memang sistemnya itu masih belum benar, ya tugasnya Bappeda dong untuk benerin,” kata anggita DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu.
“Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kita-kita SDM-nya yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita,” sambungnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedanmenganggap sistem untuk merancang anggaran, e-budgetingsebagai penyebab terjadinya kontroversi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belakangan ini.
Ia pun menyatakan akan mengubah sistem yang dibuat oleh Gubernur pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Menurut Anies, sistem tersebut meskipun sudah memanfaatkan teknologi digital, tapi kerjanya masih manual. Anies mengaku sistem ini sudah ada sejak sebelum ia menjabat.
Baca Juga: Ahok Singgung Mark Up dan Maling soal Skandal Lem Aibon Pemprov DKI
"Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem ini baru tahun ini? Tidak. Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun tahun mengandalkan manusia," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Ia menganggap seharusnya sistem untuk merancang anggaran itu sudah otomatis. Ia mencontohkan, ketika anggaran dirancang, sistem sudah bisa mendeteksi secara otomatis adanya kejanggalan.
"Begitu ada masalah langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Ini tinggal dibuat algoritma aja, if item-nya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 M, sebenarnya kan enggak semahal itu," jelas Anies.
Berita Terkait
-
Ahok Singgung Mark Up dan Maling soal Skandal Lem Aibon Pemprov DKI
-
Anies Klarifikasi Skandal Lem Aibon, Ferdinand: Kualitas Ngelesnya Lemah
-
Heboh Anggaran Lem Aibon DKI, Ferdinand: Terbongkar Juga Kebusukan Itu
-
Pemprov DKI Disindir, #TransmartBankMegaNyebong Jadi Trending Topic
-
Kontroversi APBD DKI, Azas Tigor: Kok Bisa Banyak Salah Ketik?
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang