Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat ikut menyoroti polemik besaran anggaran di Pemprov DKI Jakarta soal pengadaan lem aibon dan sejumlah alat tulis kantor (ATK).
Djarot lebih fokus terhadap siapa yang melalukan input data hingga belakangan anggaran tersebut ramai diperbincangkan. Ia pun juga enggan menudingkan kesalahan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Ini bukan semata-mara kesalahan Pak Anies, tapi kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Kendati tak menyalahkan Anies sepenuhnya, namun Djarot mengaku tidak sepaham dengan pernyataan Anies yang condong menyalahkan sistem e-budgeting peninggalan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
“Jadi gini, kalau sistem yang salah itu salahnya di mana? Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput, yang menginput inilah yang harus dievaluasi. Kalaupun memang sistemnya itu masih belum benar, ya tugasnya Bappeda dong untuk benerin,” kata anggita DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu.
“Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kita-kita SDM-nya yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita,” sambungnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedanmenganggap sistem untuk merancang anggaran, e-budgetingsebagai penyebab terjadinya kontroversi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belakangan ini.
Ia pun menyatakan akan mengubah sistem yang dibuat oleh Gubernur pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Menurut Anies, sistem tersebut meskipun sudah memanfaatkan teknologi digital, tapi kerjanya masih manual. Anies mengaku sistem ini sudah ada sejak sebelum ia menjabat.
Baca Juga: Ahok Singgung Mark Up dan Maling soal Skandal Lem Aibon Pemprov DKI
"Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem ini baru tahun ini? Tidak. Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun tahun mengandalkan manusia," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Ia menganggap seharusnya sistem untuk merancang anggaran itu sudah otomatis. Ia mencontohkan, ketika anggaran dirancang, sistem sudah bisa mendeteksi secara otomatis adanya kejanggalan.
"Begitu ada masalah langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Ini tinggal dibuat algoritma aja, if item-nya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 M, sebenarnya kan enggak semahal itu," jelas Anies.
Berita Terkait
-
Ahok Singgung Mark Up dan Maling soal Skandal Lem Aibon Pemprov DKI
-
Anies Klarifikasi Skandal Lem Aibon, Ferdinand: Kualitas Ngelesnya Lemah
-
Heboh Anggaran Lem Aibon DKI, Ferdinand: Terbongkar Juga Kebusukan Itu
-
Pemprov DKI Disindir, #TransmartBankMegaNyebong Jadi Trending Topic
-
Kontroversi APBD DKI, Azas Tigor: Kok Bisa Banyak Salah Ketik?
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan