Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal polemik sistem penganggaran DKI Jakarta melalui sistem elektronik atau e-budgeting. KPK pun menyoroti soal pembelian lem aibon dalam anggaran DKI Jakarta.
Agus menyatakan bahwa seharusnya antara e-planning dan e-budgeting itu harus ada kesinkronan.
"E-budgeting itu kan tidak bisa tiba-tiba ya, Ini kan harus dimulai e-planning dulu. Kalau kita sudah tahu e-planning kan pertama visi misi diterjemahkan pada e-planning. Jadi e-planning sendiri ada yang lima tahun, ada yang tahunan di situ targetnya sudah jelas," ucap Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019).
"Sebetulnya e-budgeting itu kan apa yang mau dicapai tiap tahun itu kemudian diterjemahkan melalui budget. Memang detil, memang sampai yang namanya beli alat tulis tetapi kemudian kan tidak seperti itu, masa beli lem aibon sampai sebesar itu. Pasti tidak, pasti itu ada kesalahan tetapi untuk mencapai sesuatu apa itu mestinya jelas. Jadi hubungan antara 'e-planning' dan 'e-budgeting' harus jelas," ucap Agus.
Soal ketidaksinkronan terkait e-planning dan e-budgeting di DKI Jakarta, Agus menyatakan lembaganya belum melihat sejauh itu.
"Saya belum melihat sejauh itu tetapi kalau kita melihat, beli aibon sebesar itu pasti ada kesalahan yang mereka tidak melihat perencanaannya," ucap Agus.
Namun, Agus menegaskan bahwa baik sistem e-planning maupun e-budgeting itu memberikan akses terhadap masyarakat untuk mengetahui soal belanja anggaran tersebut.
"Sebenarnya e-planning, e-budgeting itu memberikan akses pada masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh baik kementerian atau daerah. Jadi, kalau anda tahu misalkan kementerian A itu apa yang mau dicapai kemudian sampai detil seperti itu anda kan kemudian tahu, loh ini kok beli barang seperti ini. Ini kalau terbuka rakyat kan bisa menilai," kata Agus. (Antara)
Baca Juga: Heboh Lem Aibon hingga Bolpoin, Nasdem Tantang Anies Buka-bukaan ke Publik
Berita Terkait
-
Anies akan Beri Sambutan di Kongres Nasdem, Sinyal Maju Pilpres 2024?
-
William Aditya Sarana: Tugas Kami Mengawasi Anggaran, Sesederhana Itu
-
Anies Bentuk Tim Ad Hoc, Tsamara: Inefisien dalam Bekerja
-
Bikin Meme Anies Mirip Joker, Gerindra DKI Dukung Ade Armando Dipolisikan
-
PDIP Curiga Anies Desak 2 Kepala Dinasnya Mundur Usai Kontroversi RAPBD
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Dosen Diduga Terlibat Kasus Daycare Little Aresha, Begini Respons UGM
-
Wamendagri Wiyagus: Perkuat Peran Damkar, Satpol PP dan Satlinmas untuk Lindungi Masyarakat
-
Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar
-
Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan