Suara.com - Beberapa pengadaan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menuai polemik belakangan ini.
Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar draf anggaran yang dianggap kontroversial itu dibuka ke publik.
Beberapa poin yang menuai kontroversi di antaranya adalah soal lem aibon Rp 82 miliar dan bolpoin Rp 123 miliar.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino menganggap draf anggaran yang dibuka ke publik bisa meredam polemik yang muncul.
"Komponennya dipublikasikan saja ini era keterbukaan. Sekarang ini masyarakat sudah amat kritis. Bilamana tidak akan jadi pertanyaan ada apa di balik ini," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Wibi mengklaim sudah lama pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melakukan transparansi draf anggaran tersebut. Bahkan, sebelum itu, Wibi mengaku sudah pernah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memublikasikan anggaran yang masih dibahas.
Berdasarkan keterangan Kemendagri, Wibi menyebut transparansi anggaran yang belum final itu merupakan hak masing-masing daerah. Namun ketika sudah rampung, anggaran harus diungkap.
"Waktu Bimtek Kemendagri di Bandung kepada staf Kemendagri saya bertanya apa ada kewajiban memublikasikan rancangan KUAPPAS? Dijelaskan tidak ada kewajiban. Tidak ada daya paksa. Tapi ketika sudah selesai pembahasan KUAPPAS memang wajib dibuka," jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan penyisiran anggaran yang dilakukan DPRD DKI akan berjalan baik meski waktunya sedikit. Ia meminta segala pihak agar tidak ragu dan jangan mengintimidasi parlemen Kebon Sirih dengan ancaman tak bisa dapat tunjangan.
Baca Juga: DPRD Akan Coret Anggaran Lem Aibon Rp 82 M, Taufik: Beli Buat Apa, Ngelem?
"Kami akan fokus terus jalan terus. Jangan intimidasi kami dengan soal uang, tidak jadi soal asal anggaran satu per satu detail kami sisir sampai selesai," katanya.
Berita Terkait
-
DPRD Akan Coret Anggaran Lem Aibon Rp 82 M, Taufik: Beli Buat Apa, Ngelem?
-
Ditantang Gerindra Berantem di Rapat, PSI Ngaku Mengalah sama Senior
-
Gerindra Tegur PSI karena Publikasi Lem Aibon: Kalau Mau Berantem di Rapat
-
Anies Dituding Sengaja Bikin Panggung di Skandal Lem Aibon
-
Wasekjen PDIP: Partai Nasdem Jangan Mainkan Politik Dua Kaki
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah