Usai Heboh Anggaran Janggal, Karangan Bunga untuk PSI Berjejer di DPRD DKI

Suara.com - Dukungan dari beberapa pihak datang untuk fraksi PSI di DPRD DKI dengan mengirimkan karangan bunga yang terpajang di halaman gedung DPRD DKI Jakarta,  Senin (4/11/2019).

Pantauan SUARA.COM, terdapat enam karangan bunga yang diletakkan di dekat air mancur halaman gedung. Kiriman karangan bunga itu terkait ramainya polemik soal draf anggaran janggal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Karangan bunga pertama berasal dari Helsen J.  "Untuk Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta: Tega kali kalian bikin banyak orang mengelus burung, eh dada."

Kedua berasal dari seseorang bernama dr. Toton. Ia menyampaikan pujian kepada partai besutan Grace Natalie ini dengan menuliskan: "Sudah terbukti kalian bukan kaleng-kaleng."

Lalu karangan bunga ketiga berisikan permintaan agara PSI tetap memublikasikan draf anggaran Pemprov DKI dari WAG Baper Setrong.

Ia meminta agar PSI tidak takut dan memberikan saran kalimat balasan jika ada yang mengatakan PSI belagu.

"Kalau kamu bukan cermin untuk fraksi PSI DPRD DKI dan DPW PSI DKI," demikian saran dari WAG Baper Setrong yang tertulis di karangan bunga yang dikirim.

Karangan bunga keempat diberikan oleh can1sol1d. Ia menuliskan; "Hey PSI anak baru! Biar lem jadi perekat suara rakyat. Akan kami catat dengan bolpen emas."

Kelima berasal dari sahabat-sahabat PSI kawal Jakarta. Tertulis pada karangan bunganya: "Bro dan sis PSI, tetap semangat mengawal anggaran Jakarta yang harus transparan."

Baca Juga: Ketua KPK Aneh dengan Anggaran Anies: Masa Beli Lem Aibon Sebesar Itu

Terakhir dari Komunitas Alumni Ekonomi Trisakti yang memberikan dukungan pada anggota DPRD fraksi PSI, William Aditya Sarana. Dalam karangan bunga itu tertulis: "Semangat William. DPRD bertugas menjaga anggaran rakyat."

PSI sendiri belakangan menjadi sorotan karena mengungkap beberapa anggaran yang menuai polemik. Di antaranya adalah pengadaan lem aibon senilai Rp 82 miliar dan ballpoint Rp 124 miliar.

Partai pendatang baru di DPRD DKI ini juga mendapatkan pertentangan dari fraksi partai lain. Pasalnya draf anggaran itu dianggap belum saatnya dipublikasikan karena tengah dalam pembahasan.

Namun kejadian ini akhirnya ramai dibicarakan publik. Hingga akhirnya dua Kepala Dinas DKI menyatakan pengunduran diri karena polemik ini.