Suara.com - Beredar video di media sosial Instagram yang merekam sejumlah anggota organisasi masyarakat di Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta jatah parkir pada pihak minimarket.
Video tersebut diunggah akun Instagram @sewordofficial_, tampak video tersebut diambil di SPBU Narogong, Kota Bekasi.
Mereka meminta agar Pemerintah Kota Bekasi serta pengusaha minimarket untuk memberikan jatah pengelolaan lahan parkir kepada ormas.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto mengatakan, pihaknya akan menyelidiki peristiwa tersebut. Dirinya menegaskan, akan menurunkan tim khusus untuk menelisik tindak premanisme di sana.
"Kami dari jajaran PMJ akan menurunkan tim khusus untuk mendalami kejadian di Bekasi Kota yang kita ketahui videonya sempat viral," kata Suyudi di Polda Metro Jaya, Senin (4/11/2019).
Nantinya, tim khusus yang dibentuk akan mendalami apakah ada indikasi perbuatan melawan hukum disana.
Suyudi menegaskan, pihaknya tak menoleransi segala bentuk tindakan premanisme terhadap masyarakat.
"Kami akan dalami apakah ada tindakan yang melawan hukum, baik itu secara intimidatif terhadap pengusaha atau masyarakat, kemudian juga ada tindakan-tindakan premanisme dalam bentuk apa pun.”
Suyudi menambahkan, pihaknya akan mendalami surat izin pengelolaan lahan parkir di Kota Bekasi. Jika nantinya ditemukan pelanggaran hukum, maka pihaknya akan segera memproses.
Baca Juga: Sejumlah Lahan Parkir Motor di Depok Dipisah Antara Lelaki dan Perempuan
"Nanti kami selidiki seperti apa, kenapa bisa ada surat seperti itu. Apakah itu betul surat seperti itu bisa dibenarkan. Kalau ada hal-hal yang melanggar hukum pasti akan kita proses," kata dia.
Berita Terkait
-
Viral Satpam yang Menabrakkan Motor ke Penjual Bakso, Alasannya Bikin Geram
-
Perbaiki Mesin Pompa Air, Warga Cikarang Tewas Tersengat Listrik
-
Ada Permak Jins Sampai Hapus Tato Gratis di Bekasi Clothing Expo, Tertarik?
-
Sering Todong Pedagang, Sebelas Preman Pasar Kapuk Dicokok
-
Truk Kontainer Terguling di Flyover Kranji Bekasi
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen