Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung impor yang dilakukan pemerintah daerah hingga kementerian atau lembaga dalam hal pengadaan barang dan jasa. Jokowi menyebut masih ada pihak terkait yang menganggarkan impor cangkul dan pacul.
"Ini puluhan ribu, ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang benar, pacul, cangkul harus impor?," ujar Jokowi saat membuka Rakernas Pengadaan 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Jokowi kemudian meminta belanja pengadaan barang dan jasa harus memberikan kontribusi signifikan terhadap industri dalam negeri seperti industri Usaha Kecil Menengah (UKM).
Kemudian Jokowi mengingatkan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk mendesain pengembangan industri dalam negeri dalam hal pengadaan barang dan jasa.
"Ini pak Roni dan Bappenas tolong didesain strategi berkembangnya UKM di negara kita misalnya urusan pacul, cangkul, masak masih impor, apakah tidak bisa didesain industri UKM kita? Kamu buat pacul tahun depan saya beli"," katanya.
Menurut Jokowi yang paling diuntungkan adalah negara yang barangnya di impor ke Indonesia.
Jokowi kemudian mengaku heran Indonesia yang saat ini mengalami defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan, namun masih melakukan impor.
"Tolong didesain, ini baru satu barang. barang lain masih ribuan. Enak banget itu negara yang di mana barang itu kita impor," tutur dia.
Lebih lanjut, barang impor yang harganya lebih murah dan masuk ke Indonesia dinilai akan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan di tanah air.
Baca Juga: Legislator Minta Pemerintah Hentikan Impor Tembakau
"Impor itu enak karena harganya lebih murah, tapi di sini ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan menjadi hilang larinya ke situ," ucap dia.
"Pengadaan barang dan jasa itu bisa kita pakai membangun industri-industri kecil yang berkaitan dengan barang. sehingga kemudian petakan mana yang dapat assembling, dirakit di sini, mana yang impor," sambungnya.
Selanjutnya Jokowi meminta agar kementerian atau lembaga terkait mencoret barang-barang yang masih impor dalam hal pengadaan barang dan jasa.
"Kalau yang impor langsung stabilo merah saja enggak usah. Lah gimana kita masih senang impor padahal kita defisit neraca perdagangan?. CAD (current account deficit) kita masih defisit. kok kita masih hobi impor ya kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi, kebangetan banget," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
Terkini
-
Melaju Kencang di Tikungan Tajam, 7 Fakta Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans di Exit Tol Semarang
-
Sentil Pejabat yang 'Flexing', Rocky Gerung Sebut Prabowo Perlu Sosok Jujur untuk Kendalikan Bencana
-
Punya Harta Rp 79 Miliar, Asal-Usul 29 Bidang Tanah Bupati Bekasi Jadi Sorotan
-
Akhir Pelarian Kasidatun HSU: Bantah Tabrak KPK, Diduga Terima Aliran Dana Rp1 Miliar
-
Drama Berakhir di Polda: Erika Carlina Resmi Cabut Laporan terhadap DJ Panda
-
4 Kritik Tajam Dino Patti Djalal ke Menlu Sugiono: Ferrari Kemlu Terancam Mogok
-
Habiburokhman: KUHAP Baru Jadi Terobosan Konstitusional Reformasi Polri
-
Mekanisme Khusus MBG Saat Libur Nataru: Datang ke Sekolah atau Tak Dapat
-
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polda Metro Jaya Siagakan 5.044 Personel Gabungan!
-
Walhi Sumut Bongkar Jejak Korporasi di Balik Banjir Tapanuli: Bukan Sekadar Bencana Alam