Korupsi Dana e-KTP, Eks Anggota DPR Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara

Suara.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari, 6 tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan, dalam perkara kasus korupsi proyek e-KTP.

Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun meyakini, terdakwa Markus Nari menerima uang sebesar USD 400 ribu atau setara Rp 4 miliar.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Frangky dalam persidangan, Senin (11/11/2019).

Selain itu, hakim juga memberikan pidana tambahan terhadap Markus, yakni harus membayar uang pengganti sebesar USD 400 ribu. Uang ini terkait dengan penerimaan Markus Nari dari proyek pengadaan e-KTP.

"Apabila Markus Nari tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi membayar uang pengganti, Markus dipidana penjara selama dua tahun," ujar Majelis Hakim Frangky.

Markus juga terbukti bersalah dalam melakukan perintangan penyidikan. Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani ketika menjadi saksi dan Sugiharto yang ketika itu sudah berstatus sebagai terdakwa.

Markus memerintahkan, pengacara Anton Tofik untuk membujuk Miryam agar tidak menyebut namanya dalam persidangan.

Anton meminta pengacara Miryam S Haryani, yakni Elza Syarief, agar mencabut keterangan yang menyebut nama Markus Nari.

"Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan terdakwa dengan sengaja meminta Miryam S Haryani dan Sugiharto untuk memberikan keterangan Irman dan Sugiharto agar tidak menyebut nama Markus Nari," ujar Majelis Hakim Frangky.

Baca Juga: Jaksa Minta Hakim Cabut Hak Politik Markus Nari Selama 5 Tahun

Markus dalam putusan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 21 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) selama sembilan tahun kurungan penjara.