Tito Diminta Benahi Hubungan Pusat dan Daerah, Jokowi: Harus Satu Barisan

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menata hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pemerintah kota.

Perintah itu disampaikan Jokowi ke Tito dalam rapat terbatas  (ratas) Program Cipta Lapangan Kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Jokowi menginginkan para kepala daerah dan DPRD harus sejalan untuk menjalankan roda pemerintahan.

"Saya minta Mendagri menata kembali tata hubungan pemerintah pusat dan daerah, pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota. Dilihat betul supaya semuanya satu baris beriringan dalam cipta lapangan kerja. Para gubernur, bupati, walikota, DPRD, semua harus paham dan harus satu baris tentang urgensinya cipta lapangan kerja," ujar Jokowi.

Karena itu kata dia, reformasi di tingkat pusat harus bergulir ke daerah baik itu sisi regulasi maupun sistem pelayanan birokrasi di daerah.

"Oleh sebab itu, reformasi di tingkat pusat harus bergulir ke provinsi, kabupaten dan kota baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi di daerah," ucapnya

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta reformasi besar-besaran dalam rangka penyiapan sumber daya manusia. Sebab kata Jokowi, hal tersebut yang menjadi kunci Indonesia bisa melompat atau tidak dalam hal pembenahan pendidikan vokasi.

"Ini akan menjadi kunci negara kita bisa melompat atau tidak bisa melompat, pembenahan pendidikan vokasi SMK politeknik betul-betul harus tereksekusi di lapangan. Kartu pra kerja sistem manajemen semuanya harus disiapkan, sehingga pada saat Januari (2020) dikeluarkan betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital mudah dikontrol mudah dimonitor," katanya.