Sudah Kebanyakan Aturan, Jokowi: Indonesia Bukan Negara Peraturan

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pimpinan DPRD baik di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota, serta kepala daerah untuk tidak banyak membuat peraturan. Khususnya aturan yang dapat menghambat investasi di tanah air.

Hal ini dikatakan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

"Jangan banyak-banyak membuat Perda (Peraturan Daerah), jangan banyak-banyak membuat Pergub (Peraturan Gubernur), jangan banyak-banyak membuat Perbup (Peraturan Bupati) jangan banyak-banyak membuat Perwali (Peraturan Wali Kota)," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, Indonesia sudah memiliki banyak peraturan. Ia menyebut Indonesia bukanlah negara peraturan.

"Negara ini sudah kebanyakan peraturan, dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, semua diatur malah terjerat sendiri, hati-hati, stop itu sudah," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai banyaknya aturan dapat berdampak pada lambatnya dalam merespon perubahan yang ada.

"Dikit-dikit diatur, dikit-dikit diatur, akhirnya apa? kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat," kata Jokowi.

Kepala Negara kemudian mencontohkan di negara-negara besar yang dinilainya fleksibel dalam membuat aturan, sehingga berbeda dengan Indonesia yang justru memperbanyak aturan.

"Padahal sekarang negara sebesar apapun pinginnya fleksibel, cepat merespon setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan untuk apa," tandasnya

Baca Juga: Pemerintah Ingin Evaluasi Gelaran Pemilu, Jokowi: Baru Kemungkinan Revisi

Dalam Rakormas Forkopimda hadir sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, seluruh gubernur, bupati, wali kota dan pimpinan DPRD di Indonesia.