Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari kalau pimpinan DPRD atau Kepala Daerah kerap melakukan kunjungan kerja setiap ingin membuat Peraturan Daerah (Perda). Jokowi mengklaim paham soal studi banding yang dilakukan sebelum membuat Perda karena dirinya merupakan orang lapangan.
"Saya tahu kalau buat perda itu ada kunker, ada studi banding, saya ngerti, tapi stop. Dan di kunker ada apanya saya ngerti, di studi banding ada apanya saya ngerti, saya ini orang lapangan ngerti betul," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Kepala Negara kemudian meminta agar pemerintah daerah berhenti membuat Peraturan Daerah atau sejenisnya. Menurutnya hal tersebut dapat membebani masyarakat.
"Sudahlah stop apalagi Perda-Perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat, stop," ucap dia.
Jokowi mengatakan Indonesia sudah memiliki banyak aturan. Padahal kata Jokowi, Indonesia bukanlah negara peraturan.
"Negara ini sudah kebanyakan peraturan, dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, semua diatur malah terjerat sendiri, hati-hati, stop itu sudah," kata dia.
Karena itu, Jokowi meminta jajaran di Pemda untuk berhati-hati dengan aturan yang dibuat. Sebab kata Jokowi, banyaknya aturan dapat berdampak pada lambatnya dalam merespon perubahan yang ada.
"Dikit-dikit diatur, dikit-dikit diatur, akhirnya apa? kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan pemerintah akan segera mengajukan Omnibuslaw ke DPR. Omnibus Law adalah salah satu UU yang sekaligus merevisi beberapa beleid bahkan puluhan aturan.
Baca Juga: Pelukan Jokowi, Surya Paloh, Sohibul Simbol Pertemuan Kepentingan Elite
"Kita justru bentar lagi kita akan mengajukan Omnibuslaw, mengajukan pada DPR kira 70 sampai 74 Undang-undang yang akan kita revisi sekali jadi jadi satu Undang-undang," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat