Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak segan-segan 'menggigit' pihak-pihak yang nekat bermain dalam agenda strategis bangsa Indonesia lima tahun ke depan.
Maksud Jokowi 'menggigit' pihak pengganggu agenda besar pemerintah itu, yakni dengan cara melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri serta Kejaksaan Agung.
"Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja di sana ada yang main-main," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut agenda besar pemerintahan lima tahun ke depan di antaranya, yakni penciptaan lapangan kerja, meningkatkan ekspor dan menurunkan impor.
Karena itu, Jokowi mengingatkan kepada pihak-pihak untuk tidak bermain-main dalam agenda besar pemerintah tersebut.
"Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita. Meningkatkan ekspor dan menurunkan impor, agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain main di area ini. Saya udah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri," kata dia.
Jokowi menuturkan selama lima tahun memimpin, sudah merinci permasalahan yang ada di berbagai instansi. Ia mengaku sudah mulai memahami permainan oknum di berbagai daerah.
"5 tahun saya kemarin detailkan kok ini enggak jalan ada apa, oh di sini, yang lain oh di sini. Sudah mulai ngerti saya. Kalau Masih diteruskan saya ingatkan lagi hari ini," ucap Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta jajaran TNI untuk menjaga pertahanan dan keamanan serta persatuan dalam rangka mendukung agenda besar bangsa Indonesia.
Baca Juga: Ledakan Bom di Mapolresta Medan, Jokowi Perintahkan Penanganan Menyeluruh
"Kepada Pangdam Danrem, Dandim seluruh jajaran TNI, kebesaran TNI harus dijaga untuk menjaga pertahanan keamanan dan persatuan, kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda agenda besar bangsa ini. Saya titip kepada Panglima TNI, rakyat sangat berharap pada kontribusi yang diberikan dari TNI dan Polri," tandasnya.
Berita Terkait
-
Ahok Jadi Bos BUMN, Erick Thohir Siap Lapor ke Presiden Jokowi
-
Akui Banyak Aparat Peras Pengusaha, Jokowi: Tolong Pecat, Setop Kaya Gitu
-
Jokowi ke Polri hingga Jaksa: Silakan Gigit yang Salah, Jangan yang Benar
-
Ledakan Bom di Mapolresta Medan, Jokowi Perintahkan Penanganan Menyeluruh
-
Singgung Polemik Anggaran DKI, Jokowi: Kalau Keliru Segera Diingatkan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut: Pengungsi Terus Berkurang, Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial