Suara.com - Juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin curiga ada pihak yang utang budi ke Basuki Tjahaja Purnama. Sehingga pihak itu memberikan rekomendasi agar Ahok mengisi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Novel itu merupakan musibah bagi Indonesia. Novel menilai sebagai mantan narapidana Ahok dinilai tak pantas mengisi jabatan di BUMN.
Menurut Novel kabar eks gubernur DKI Jakarta yang akan mengisi jabatan tinggi di BUMN seakan-akan tidak ada lagi sosok yang lebih pantas mengisi jabatan tersebut.
"Saya duga ada hutang budi yang merekomendasikan Ahok sebagai pejabat BUMN atau ada pesanan atau tekanan bahwa Ahok harus masuk sebagai pejabat dinegara ini," kata Novel saat dihubungi, Kamis (14/11/2019).
"Ini pasti bisa jadi ada unsur politik kepentingan dari negara luar yang berpengaruh karna ada indikasi Ahok digadang-gadang menjadi orang nomor satu di Pertamina dan itu BUMN, obyek paling vital dinegara ini dan sangat berbahaya dipegang oleh Ahok. Bisa-bisa dibuat gaduh yang akan mengancam kestabilan nasional," sambungnya.
Untuk itu, Novel secara pribadi menolak jika Ahok benar-benar akan mengisi jabatan di instansi negara manapun.
"Tentunya kami sebagai anak bangsa menolak Ahok untuk memimpin di BUMN manapun atau yang terkait jabatan diinstansi negara manapun. Karena itu hak kami yang tidak mau negara ini dipimpin oleh residivis dan kasus hukum berkenaan dugaan korupsi nya blom jelas sampai saat ini," tandasnya.
Untuk diketahui, Ahok mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rabu (13/11/2019). Ahok mengaku kedatangannya di panggil Menteri BUMN Erick Thohir dan diminta untuk menjabat salah salah posisi di perusahaan BUMN.
"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu BUMN. Gitu saja," kata Ahok.
Baca Juga: Jokowi Tahu Kerja Ahok, Hingga Diseleksi Jadi Bos BUMN
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO