Suara.com - Indonesia adalah negara demokrasi yang menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menentukan kepala daerah pilihan rakyat.
Dalam pelaksanaannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus berusaha untuk menghadirkan Pemilu yang lebih baik dari tahun ke tahun, termasuk jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di delapan kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil pun mendukung acara "Launching Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 8 Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat", di Amphitheater Trans Studio Bandung, Kota Bandung, Rabu (20/11/2019).
Sosok yang akrab disapa Emil itu mengatakan, demokrasi langsung diharapkan mampu menghadirkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat.
Sama seperti dirinya yang merupakan produk demokrasi langsung, Emil berujar peluang pemimpin pilihan rakyat untuk bersumbangsih kepada bangsa sangat besar.
"Demokrasi adalah pilihan yang sudah dipilih oleh kita," ujarnya.
Emil pun yakin bahwa demokrasi adalah anugerah untuk bangsa Indonesia. Pasalnya bagi pemimpin yang baik, kekuasaan adalah alat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
Meski begitu, Emil berharap adanya perbaikan proses pelaksanaan demokrasi yang dilakukan dengan Pemilu, sehingga pemerintah dan pihak terkait tidak mengeluarkan biaya besar.
Emil mengatakan, voting digital yang dilakukan India bisa menjadi contoh untuk memangkas biaya logistik selama proses Pemilu di Indonesia.
Baca Juga: Atalia Ridwan Kamil Sebut Pengembangan Diri Remaja Perlu Direalisasikan
Selain itu, Emil juga menyatakan pentingnya menggelar Pemilu yang kondusif. Di Jabar sendri, pelaksanaan Pilpres, Pileg, Pilgub, dan Pilkada kabupaten/kota, selalu berjalan sesuai harapan tanpa ada gangguan yang berarti dengan angka partisipasi pemilih yang terus meningkat.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah Dahlan sementara itu mengatakan, acara ini adalah penanda kesiapan Jabar menghelat Pilkada serentak di delapan daerahnya.
Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Indramayu, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran, dan Kota Depok.
"Pemilu di Jawa Barat selalu berjalan aman, lancar, dan demokratis. Hampir seluruh tahapan Pemilu kami kawal sampai ke aspek penegakan hukum Pemilu," kata Abdullah.
Dia menambahkan, Bawaslu Jabar selalu mengawasi prosedural pelaksanaan Pemilu dengan kewenangan dalam aspek pencegahan, pengawasan, penindakan, dan pengadilan.
"Bawaslu memperkuat metode dan instrumen, pengawasan terkait money politik. Kami siaga dengan cegah, awasi, tindak, dan adili," tambah Abdullah.
Berita Terkait
-
Atalia Ridwan Kamil Sebut Pengembangan Diri Remaja Perlu Direalisasikan
-
Bahas Peluang Kerja Sama, Ridwan Kamil Terima Duta Besar Bulgaria
-
Wagub Jabar Launching Desa Cageur untuk Menurunkan Angka Stunting
-
Bank BJB Raih 2 Penghargaan Mitra Pembangunan Jawa Barat
-
Komisi II DPR Pastikan Pilkada 2020 Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen
-
532 Ribu Tiket Kereta Lebaran Ludes Terjual, KAI Daop 1 Ingatkan Sisa Kursi Menipis
-
Bongkar Sindikat SMS Blast e-Tilang Palsu, Bareskrim: Dikendalikan WN China
-
PDIP Soroti "Rasa Keadilan" Dunia Pendidikan: Pegawai MBG Jadi PPPK, Guru-Dosen Masih Terabaikan