Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan menuruti kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang meminta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari partai karena diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina. PDIP memastikan akan mengikuti konstitusi yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Hasto saat meresmikan kantor DPC PDIP di Kabupaten Purwakarta. Dia berharap, masuknya Ahok ke dalam birokrasi Pertamina mampu mempercepat langkah konsolidasi perusahaan BUMN itu dalam bisnis, keuangan serta strategi untuk memperkuat integrasi vertikal dan horizontal.
"PDIP taat asas dan kami ikut perintah undang-undang, ikut kebijakan pak menteri bumn sebagai pelaksana tugas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Itu sikap PDIP," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Purwakarta, Sabtu (23/11/2019)
Pertamina, dia mengatakan, harus menjadi perusahaan yang mengelola seluruh sumber daya dan energi nasional berdasarkan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Dia berharap dengan masuknya kader PDIP itu Pertamina dapat menjadi pelopor di dalam konsolidasi industri minyak bumi dan gas mulai dari hulu hingga ke hilir.
"Dan kami percaya bahwa pak Ahok mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai Komisaris Utama," kata Hasto lagi.
Ahok resmi menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Menteri BUMN Erick Thohir memastikan Ahok bakal mundur dari kader PDI Perjuangan.
"Pasti (mundur), semua komisaris di BUMN apalagi direksi harus mundur dari partai, itu sudah clear," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019) kemarin.
Erick mengaku sudah meminta Ahok untuk mundur sebagai kader partai yang diketuai Megawati Soekaroputri. Ia menyebut independensi sangat dibutuhkan ketika menjadi pimpinan salah satu perusahaan BUMN.
"Iya dong (sudah kasih tahu), semua nama yang diajak bicara kami kasih tahu semua ini karena kenapa? tentu independensi dari BUMN sangat dipentingkan," ucap dia.
Baca Juga: Ahok Jadi Bos Pertamina, Fadli Zon : Kayak Nggak Ada Orang Lain Aja
Erick meyakini orang-orang yang ditunjuk sebagai pimpinan salah satu perusahaan di BUMN, termasuk Ahok memiliki itikad baik dan mengetahui risiko bagaimana menjadi abdi untuk negara
"Dan insyaAllah orang-orang yang punya itikad baik pasti semua tahu risiko bagaimana mengabdi untuk negara," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK
-
Bertemu Dubes Filipina, Yusril Jajaki Transfer Narapidana dan Bahas Status WNI Tanpa Dokumen
-
Dianggap Menista Salat, Habib Rizieq Minta Netflix Hapus Konten Mens Rea
-
Antisipasi Banjir, Pramono Luncurkan Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta
-
Mengapa KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka Korupsi?
-
Polda Metro Gerebek Clandestine Lab Etomidate di Greenbay Pluit, WNA Tiongkok Jadi Peracik!
-
Roy Suryo Endus Manuver 'Balik Kanan' Eggi Sudjana soal Ijazah Jokowi, Ada Apa?
-
Pendukung Israel Minta AS Segera Caplok Greenland, RUU Aneksasi Sudah Disiapkan
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
KPK Geledah Kantor DJP, Amankan Dokumen dan Uang 8.000 SGD