Suara.com - Pemerintah tengah menyeleksi anggota dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2019-2023.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatkan tim internal hingga saat ini masih menerima masukan-masukan dari sejumlah pihak.
"Ya nanti dilihat figur-figurnya. Kan masih dalam proses penyaringan oleh tim internal di Setneg (Sekretariat Negara). Jadi belum ada proses finalisasi. Masih, masukan-masukan yang sangat banyak," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Jokowi mengatakan anggota dewan pengawas KPK yang dipilih harus memiliki rekam jejak dan integritas yang baik. Ia juga ingin anggota Dewan Pengawas KPK memiliki pengalaman baik di bidang hukum pidana hingga audit keuangan.
"Kami ingin memilih yang tentu saja memiliki track record yang baik, integritas yang baik, memiliki pengalaman di bidang hukum, pidana, juga mungkin yang berkaitan dengan audit pemeriksaan untuk sebuah pengelolaan keuangan yang penting," ucap dia.
Proses seleksi anggota dewan pengawas kata Jokowi, masih berjalan di Kementerian Sekretariat Negara.
"Masih proses berjalan. Kami masih (menyeleksi), kan masih tanggal 20 (Desember)-an kan," katanya.
Berita Terkait
-
Jokowi Digugat karena Blokir Internet Papua, Perkaranya Segera Disidangkan
-
Nasdem: Jokowi Jangan Baper, Contoh Lula da Silva
-
Mensesneg Bisa Intervensi Golkar? Jokowi: Jagoan Bener
-
Mahfud MD: Menteri Tak Boleh Bicara Usulan Presiden 3 Periode
-
Perpanjangan Izin FPI Belum Terbit, Presiden Jokowi: Urusan Menteri
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung