Suara.com - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowner's Association (INSA) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2019). Pertemuan itu berlangsung tertutup untuk awak media.
Seusai pertemuan, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto meminta Jokowi untuk membentuk satu penegak hukum. Sehingga kata dia, tidak ada dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum di wilayah kelautan yang dapat memberatkan anggota-anggotanya.
"Kami berharap presiden mau memberikan satu penegak hukum saja. Tentunya kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan yang mungkin mereport langsung kepada presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum," ujar Carmelita.
Menurut Carmelita, keberadaan penegak hukum yang lebih dari satu sangat memberatkan para pengusaha dan mempengaruhi pelayaran.
Selain itu juga banyak kapal menjadi tidak tepat waktu dan pengeluaran yang menjadi lebih tinggi.
Instansi penegak hukum yang dimaksud Carmelita yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan, serta Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Polri.
"Kenapa memberatkan? karena selama ini kami sering diberhentikan, sehingga cost of logistic kami, seperti bahan bakar lebih mengambil banyak kan, juga mustinya kita tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan karena setop-setop," kata Carmelita.
Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perhubungan itu juga menyampaikan usulan kepada Jokowi terkait pembiayaan yang lebih murah, seperti pembiayaan infrastruktur.
"Kami juga minta bapak presiden kemungkinan mendapatkan pembiayaan yang lebih murah seperti pembiayaan infrastruktur disamakan pembiayaan infrastruktur karena tenor diharapkan lebih banyak dan interest rate yang juga bisa lebih murah, bisa mendapatkan interest rate yang hanya satu digit," ucap dia.
Baca Juga: San Juan Rusuh, Deretan Kapal Pesiar Ubah Rute Pelayaran
Usulan tersebut kata Carmelita, langsung direspon baik oleh Presiden Jokowi dan akan segera ditindaklanjuti.
"Semua langsung direspon dan menyampaikan kepada kami akan menindaklanjuti," tutur Carmelita.
Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan aspirasi yang disampaikan INSA ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
"Karena ini memang bidangnya maritim, insyallah kita akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim," ucap Budi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka