Suara.com - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowner's Association (INSA) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2019). Pertemuan itu berlangsung tertutup untuk awak media.
Seusai pertemuan, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto meminta Jokowi untuk membentuk satu penegak hukum. Sehingga kata dia, tidak ada dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum di wilayah kelautan yang dapat memberatkan anggota-anggotanya.
"Kami berharap presiden mau memberikan satu penegak hukum saja. Tentunya kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan yang mungkin mereport langsung kepada presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum," ujar Carmelita.
Menurut Carmelita, keberadaan penegak hukum yang lebih dari satu sangat memberatkan para pengusaha dan mempengaruhi pelayaran.
Selain itu juga banyak kapal menjadi tidak tepat waktu dan pengeluaran yang menjadi lebih tinggi.
Instansi penegak hukum yang dimaksud Carmelita yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan, serta Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Polri.
"Kenapa memberatkan? karena selama ini kami sering diberhentikan, sehingga cost of logistic kami, seperti bahan bakar lebih mengambil banyak kan, juga mustinya kita tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan karena setop-setop," kata Carmelita.
Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perhubungan itu juga menyampaikan usulan kepada Jokowi terkait pembiayaan yang lebih murah, seperti pembiayaan infrastruktur.
"Kami juga minta bapak presiden kemungkinan mendapatkan pembiayaan yang lebih murah seperti pembiayaan infrastruktur disamakan pembiayaan infrastruktur karena tenor diharapkan lebih banyak dan interest rate yang juga bisa lebih murah, bisa mendapatkan interest rate yang hanya satu digit," ucap dia.
Baca Juga: San Juan Rusuh, Deretan Kapal Pesiar Ubah Rute Pelayaran
Usulan tersebut kata Carmelita, langsung direspon baik oleh Presiden Jokowi dan akan segera ditindaklanjuti.
"Semua langsung direspon dan menyampaikan kepada kami akan menindaklanjuti," tutur Carmelita.
Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan aspirasi yang disampaikan INSA ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
"Karena ini memang bidangnya maritim, insyallah kita akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim," ucap Budi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Resmi! Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah
-
DPRD DKI Segel Parkir Ilegal Blok M Square
-
Nadiem Tegaskan Tanda Tangan Pengadaan Laptop Ada di Level Dirjen Kemendikbudristek
-
Periksa Plt Walkot Madiun, KPK Dalami Permintaan Dana CSR Hingga Ancaman ke Pihak Swasta
-
Buntut Investasi Google ke PT AKAB, Nadiem Disebut Paksakan Penggunaan Chromebook
-
Oditur Militer akan Sambangi Andrie Yunus di RSCM?
-
Sinergi Kemensos Bersama BPS dan DEN Perkuat Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
-
Kebijakan Libur Sekolah Lebih Awal Saat Piala Dunia 2026 di Meksiko Tuai Protes Keras Orang Tua
-
Fatma Saifullah Yusuf Ajak Siswa SRMA 21 Surabaya Ciptakan Lingkungan Bebas Bullying
-
Parigi Moutong Siapkan Lahan 9,2 Hektare untuk Sekolah Rakyat Permanen