Suara.com - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowner's Association (INSA) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2019). Pertemuan itu berlangsung tertutup untuk awak media.
Seusai pertemuan, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto meminta Jokowi untuk membentuk satu penegak hukum. Sehingga kata dia, tidak ada dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum di wilayah kelautan yang dapat memberatkan anggota-anggotanya.
"Kami berharap presiden mau memberikan satu penegak hukum saja. Tentunya kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan yang mungkin mereport langsung kepada presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum," ujar Carmelita.
Menurut Carmelita, keberadaan penegak hukum yang lebih dari satu sangat memberatkan para pengusaha dan mempengaruhi pelayaran.
Selain itu juga banyak kapal menjadi tidak tepat waktu dan pengeluaran yang menjadi lebih tinggi.
Instansi penegak hukum yang dimaksud Carmelita yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan, serta Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Polri.
"Kenapa memberatkan? karena selama ini kami sering diberhentikan, sehingga cost of logistic kami, seperti bahan bakar lebih mengambil banyak kan, juga mustinya kita tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan karena setop-setop," kata Carmelita.
Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perhubungan itu juga menyampaikan usulan kepada Jokowi terkait pembiayaan yang lebih murah, seperti pembiayaan infrastruktur.
"Kami juga minta bapak presiden kemungkinan mendapatkan pembiayaan yang lebih murah seperti pembiayaan infrastruktur disamakan pembiayaan infrastruktur karena tenor diharapkan lebih banyak dan interest rate yang juga bisa lebih murah, bisa mendapatkan interest rate yang hanya satu digit," ucap dia.
Baca Juga: San Juan Rusuh, Deretan Kapal Pesiar Ubah Rute Pelayaran
Usulan tersebut kata Carmelita, langsung direspon baik oleh Presiden Jokowi dan akan segera ditindaklanjuti.
"Semua langsung direspon dan menyampaikan kepada kami akan menindaklanjuti," tutur Carmelita.
Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan aspirasi yang disampaikan INSA ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
"Karena ini memang bidangnya maritim, insyallah kita akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim," ucap Budi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya