Suara.com - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowner's Association (INSA) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2019). Pertemuan itu berlangsung tertutup untuk awak media.
Seusai pertemuan, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto meminta Jokowi untuk membentuk satu penegak hukum. Sehingga kata dia, tidak ada dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum di wilayah kelautan yang dapat memberatkan anggota-anggotanya.
"Kami berharap presiden mau memberikan satu penegak hukum saja. Tentunya kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan yang mungkin mereport langsung kepada presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum," ujar Carmelita.
Menurut Carmelita, keberadaan penegak hukum yang lebih dari satu sangat memberatkan para pengusaha dan mempengaruhi pelayaran.
Selain itu juga banyak kapal menjadi tidak tepat waktu dan pengeluaran yang menjadi lebih tinggi.
Instansi penegak hukum yang dimaksud Carmelita yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan, serta Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Polri.
"Kenapa memberatkan? karena selama ini kami sering diberhentikan, sehingga cost of logistic kami, seperti bahan bakar lebih mengambil banyak kan, juga mustinya kita tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan karena setop-setop," kata Carmelita.
Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perhubungan itu juga menyampaikan usulan kepada Jokowi terkait pembiayaan yang lebih murah, seperti pembiayaan infrastruktur.
"Kami juga minta bapak presiden kemungkinan mendapatkan pembiayaan yang lebih murah seperti pembiayaan infrastruktur disamakan pembiayaan infrastruktur karena tenor diharapkan lebih banyak dan interest rate yang juga bisa lebih murah, bisa mendapatkan interest rate yang hanya satu digit," ucap dia.
Baca Juga: San Juan Rusuh, Deretan Kapal Pesiar Ubah Rute Pelayaran
Usulan tersebut kata Carmelita, langsung direspon baik oleh Presiden Jokowi dan akan segera ditindaklanjuti.
"Semua langsung direspon dan menyampaikan kepada kami akan menindaklanjuti," tutur Carmelita.
Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan aspirasi yang disampaikan INSA ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
"Karena ini memang bidangnya maritim, insyallah kita akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim," ucap Budi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting