Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mempercepat negoisasi perjanjian-perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif.
"Kalau perlu tiap hari kejar terus untuk negara-negara potensial yang menjadi ekspor produk bagi kita yang kita belum memiliki perjanjian kemitraan," ujar Jokowi saat memberikan pengantar di rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Jokowi juga meminta tim negoisasi untuk betul-betul kuat dan terus-menerus melakukan negosiasi. Sehingga kata dia, peluang ekspor bisa masuk ke negara.
"Ini yang harus kita petakan dan kita ajak para eksportir untuk memaksimalkan eksekusinya. Untuk dalam negeri kita harus selesaikan beberapa pekerjaan rumah, memangkas berbagai regulasi yang menghambat kinerja ekspor, pembenahan akses pembiayaan ekspor," kata dia.
Fokus utama pemerintah kata Jokowi, menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif dan menekan defisit transaksi berjalan, serta pada saat bersamaan memperbesar surplus neraca perdagangan.
"Fokus kita saat ini dan ke depan adalah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif dan menekan defisit transaksi berjalan, serta pada saat yang sama memperbesar surplus neraca perdagangan kita. Karena itu Kita harus konsentrasi pada langkah-langkah terobosan untuk pengurangan angka impor kita," ucap Jokowi.
Menurutnya jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) impor bahan baku atau bahan baku penolong memberikan kontribusi yang besar yaitu 74,06 persen dari total impor di bulan Januari sampai Oktober 2019. Sementara impor barang modal angkanya mencapai 16,65 persen dan impor barang konsumsi sebesar 9,29 persen.
Kemudian jenis barang bahan baku yang masih besar angka impornya antara lain besi baja yang mencapai USD 8,6 miliar dan petrokimia yang mencapai USD 4,9 miliar.
"Beranjak dari data tersebut, saya minta peluang investasi, tolong digaris bawahi industri substitusi impor harus dibuka lebar, berarti tadi, besi baja, industri kimia atau Petrokimia ini harus betul-betul harus dibuka, karena ini merupakan substitusi impor. tolong ini jadi catatan BKPM (Bahlil) dan Menko Maritim dan Investasi (Luhut)," katanya.
Baca Juga: Amnesty International: Jokowi Cuma Cari Simpati Mau Hukum Mati Koruptor
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu