Jokowi Minta Menlu dan Mendag Percepat Perjanjian Kemitraan Ekonomi

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mempercepat negoisasi perjanjian-perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif.

"Kalau perlu tiap hari kejar terus untuk negara-negara potensial yang menjadi ekspor produk bagi kita yang kita belum memiliki perjanjian kemitraan," ujar Jokowi saat memberikan pengantar di rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Jokowi juga meminta tim negoisasi untuk betul-betul kuat dan terus-menerus melakukan negosiasi. Sehingga kata dia, peluang ekspor bisa masuk ke negara.

"Ini yang harus kita petakan dan kita ajak para eksportir untuk memaksimalkan eksekusinya. Untuk dalam negeri kita harus selesaikan beberapa pekerjaan rumah, memangkas berbagai regulasi yang menghambat kinerja ekspor, pembenahan akses pembiayaan ekspor," kata dia.

Fokus utama pemerintah kata Jokowi, menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif dan menekan defisit transaksi berjalan, serta pada saat bersamaan memperbesar surplus neraca perdagangan.

"Fokus kita saat ini dan ke depan adalah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif dan menekan defisit transaksi berjalan, serta pada saat yang sama memperbesar surplus neraca perdagangan kita. Karena itu Kita harus konsentrasi pada langkah-langkah terobosan untuk pengurangan angka impor kita," ucap Jokowi.

Menurutnya jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) impor bahan baku atau bahan baku penolong memberikan kontribusi yang besar yaitu 74,06 persen dari total impor di bulan Januari sampai Oktober 2019. Sementara impor barang modal angkanya mencapai 16,65 persen dan impor barang konsumsi sebesar 9,29 persen.

Kemudian jenis barang bahan baku yang masih besar angka impornya antara lain besi baja yang mencapai USD 8,6 miliar dan petrokimia yang mencapai USD 4,9 miliar.

"Beranjak dari data tersebut, saya minta peluang investasi, tolong digaris bawahi industri substitusi impor harus dibuka lebar, berarti tadi, besi baja, industri kimia atau Petrokimia ini harus betul-betul harus dibuka, karena ini merupakan substitusi impor. tolong ini jadi catatan BKPM (Bahlil) dan Menko Maritim dan Investasi (Luhut)," katanya.

Baca Juga: Amnesty International: Jokowi Cuma Cari Simpati Mau Hukum Mati Koruptor