Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan berdasarkan laporan yang didapat ada ribuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak beroperasi di periode pertama pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
Hal ini dikatakan Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
"Saya mendapatkan laporan bahwa 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi, tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa," ujar Jokowi.
Jokowi kemuidan meminta pada pihak terkait untuk meningkatkan usaha BUMDes. Selain itu, BUMDes perlu juga mulai diintegrasikan dengan rantai pasukan barang nasional dan bisa melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.
"Dan mulai dibuka channel distribusi, sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun global marketplace," kata dia.
Terkait anggaran dana desa untuk tahun 2020, Jokowi mengatakan mengalami peningkatan di APBN 2020 sebesar Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari anggaran tahun sebelumnya yang hanya Rp70 triliun.
Karena itu,ia mengingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan.
"Saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri perdesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa," kata dia.
Lebih lanjut, Jokowi berharap pemanfaatan dana desa bisa segera dimulai awal tahun 2020.
Baca Juga: Amnesty International: Jokowi Cuma Cari Simpati Mau Hukum Mati Koruptor
Ia pun mengimbau agar dana desa digunakan untuk program-program padat karya dan memberikan kesempatan kerja kepada warga miskin yang menganggur.
"Pemanfaatan dana desa harus dimulai di awal tahun. Jadi untuk tahun 2020 saya minta di bulan januari sudah bisa dimulai. Utamakan program yang padat karya, dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin yang menganggur di desa dengan model cash for work," ucap Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu