Sebut Mau Jadi Gubernur DKI Perlu Rp 1 T, Bamsoet: Kembalikan ke Parlemen

Suara.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengakui, praktik korupsi tak bisa dihilangkan kalau biaya politik tetap bertahan tinggi.

Bahkan, Bamsoet mengakui, kalau ingin memeroleh jabatan seperti kepala daerah, seseorang harus menyiapkan fulus alias duit yang banyak.

 “Saya yakin korupsi tidak akan bisa hilang kalau biaya politik tetap tinggi. Untuk jadi gubernur, wali kota, bupati kalau pakai sistem sekarang ini, jangan harap bisa berantas korupsi. Karena untuk memperoleh jabatan-jabatan itu diperlukan fulus,” ujar Bamsoet dalam acara MilenialFest di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Bamsoet mengatakan, sistem politik kekinian justru menjadi jebakan untuk melanggengkan praktik korupsi.

Karena itu, menurut dia, kalau ingin memberantas korupsi maka perlu keluar dari jebakan tersebut, yakni dengan memikirkan sistem pemilihan lain.

“Mau keluar tidak? Ubah sistem politik, kembalikan ke parlemen. Ayo siapa yang bisa jawab, ada ide? Karena sistem politik yang kita pilih, sistem demokrasi putuskan hari ini adalah sistem pemilu langsung dan memerlukan biaya tinggi,” kata Bamsoet di hadapan milenial.

Ia kemudian mencontohkan tingginya biaya politik dalam Pilkada Jakarta yang diklaimnya membutuhkan dana ratusan minggal hingga Rp 1 triliun agar bisa menjadi gubernur.

“Untuk jadi calon saja sudah diperlukan puluhan miliar rupiah. Untuk gubernur DKI kemarin yang terpilih, mungkin mencapai Rp 1 triliun, itu pun gagal.  Nah itu tantangan kita semua,” kata Bamsoet.

Baca Juga: 826 Pasangan Suami Istri Cerai karena Pilkada Langsung