Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan para tokoh adat dan tokoh agama Kalimantan Timur. Pertemuan itu berlangsung di Resto De Bandar, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).
Pertemuan tersebut merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja Jokowi sebelum meninjau lokasi Ibu Kota Baru yang terletak di Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara.
Dalam pertemuan Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sudah melalui sebuah kajian dan proses yang panjang.
"Proses pemilihan Ibu Kota melalui sebuah kalkulasi dan proses panjang dan disampaikan kepada saya," ujar Jokowi.
Ia menyebut pemindahan Ibu Kota Negara bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan ada sebuah transformasi.
"Ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, pindahnya sistem kerja kita, pindahnya pola pikir kita, ya semuanya dengan kepindahan ini," kata dia.
Dalam pertemuan tersebut Kepala Negara juga didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Sebelumnya saat memimpin Rapat Terbatas Persiapan Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi. Jokowi juga meminta jajarannya untuk belajar dari pengalaman beberapa negara yang pernah pindah Ibu Kota.
"Artinya perpindahan ibu kota ini adalah sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi. Dan kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya tapi jadi mahal," kata Jokowi di Kantor Presiden, Senin (16/12/2019).
Baca Juga: Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Bukan Proyek Besar
"Ini jangan. Kemudian sepi, ini juga jangan. Yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat, ini juga tidak," Jokowi menambahkan.
Untuk itu Jokowi menginginkan pemindahan Ibu Kota Negara harus dirancang sebagai sebuah transformasi ekonomi dan perpindahan basis ekonomi menuju ke sebuah smart economy.
"Dan menandai proses transformasi produktivitas nasional, tranformasi kreativitas nasional, industri nasional dan talenta-talenta nasional kita. Bukan semata-mata pindahkan istana/gedung perkantoran pemerintahan. Bukan itu," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN
-
Salah Sasaran! Niat Tagih Utang, Pria di Sunter Malah Dikeroyok Massa Usai Diteriaki Maling
-
BNI Apresiasi Ketangguhan Skuad Muda Indonesia di BWF World Junior Mixed Team Championship 2025
-
Debt Collector Makin Beringas, DPR Geram Desak OJK Hapus Aturan: Banyak Tindak Pidana
-
Lagi Anjangsana, Prajurit TNI Justru Gugur Diserang OPM, Senjatanya Dirampas
-
Menteri Haji Umumkan Tambahan 2 Kloter untuk Antrean Haji NTB Daftar Tunggu Jadi 26 Tahun
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin